Save ERAMAS

Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah/Net
Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah/Net

Pemimpin harus bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan di Sumatera Utara.

Kalimat ini tentu tidak berlebihan jika disematkan kepada Edy Rahmayadi selaku Gubernur.

Menjadi pemimpin atas amanah rakyat lewat Pilgubsu 2018, harapan besar untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik menjadi salah satu beban yang harus dipikulnya.

Jalan untuk mewujudkan 'Sumatera Utara Bermartabat' yang menjadi tagline Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS) di Pilgubsu 2018 lalu sesungguhnya sangat terbuka. Sebab, kemenangan Pilgub tersebut sekaligus melegitimasi  kewenangan atau sebutlah kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahannya.

Penempatan pejabat dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi langkah awal untuk menatap Sumut Bermartabat itu. Merekalah yang membantu Edy Rahmayadi mewujudkannya.

Sayangnya, penempatan para pejabat itu sepertinya belum menunjukkan kinerja yang bermartabat. Justru, belakangan ini kinerja beberapa pimpinan OPD justru serasa 'mencoreng' wajah Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK sederajat yang kacau akibat aplikasi pendaftaran online yang amburadul tentu bisa dikata membuat layanan dunia pendidikan jauh dari kata bermartabat. Hal ini bahkan menambah kegaduhan sebelumnya yang dipicu ulah Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Irman Oemar yang membuat kacau tahapan awal seleksi calon anggota Komisi Informasi.

Rasanya, dua kekacauan terakhir ini cukup untuk menggambarkan betapa Edy Rahmayadi akan terus menjadi sosok yang dimintai pertanggungjawabannya untuk mewujudkan Sumut Bermartabat itu.

Sampai pada titik ini, rasanya perlu mengingatkan jika Gubernur itu punya kewenangan yang besar dalam melakukan evaluasi terhadap jajaran 'kabinetnya'. Para kepala dinas mungkin akan tetap berkarir mengingat status mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), atau mungkin ada yang akan segera pensiun seperti Kadis Kominfo Irman Oemar yang kabarnya pensiun di September 2021.

Lantas bagaimana nasib Edy Rahmayadi jika tak mampu mewujudkan janji politiknya?

Gubernur adalah jabatan amanah lewat agenda politik. Dan meski kekacauan ini adalah buah kinerja 'kabinet' nya yang tak mampu membantu mewujudkan Sumut Bermartabat, secara politik ini akan berimbas besar. Namanya juga politik, begitu dianggap tak mampu, selesailah sudah.

Kita juga tidak tau, apakah kekacauan yang ditimbulkan oleh dua OPD ini bagian politis menghabisi karir politik ERAMAS?.

Jika itu yang terjadi maka pasangan ini layak diingatkan agar menggunakan kewenangannya dalam rangka mewujudkan visi misinya sekaligus menyelamatkan politiknya.

Seruan Save Edy Rahmayadi, Save Musa Rajekshah! Mungkin perlu. Tapi tentu kalau mereka mau.