Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik di Istana Negara pada Rabu (25/8/2021).
- Bobby Langsung Disanksi Tegas, Kok PDIP Takut Pecat Jokowi dan Gibran?
- Pimpinan KPK 2 Periode Benarkan Cerita Agus Rahardjo Soal Jokowi Minta Kasus KTP-el Dihentikan
- Diungkap Mantan Ketua KPK, Jokowi Teriak Minta Hentikan Kasus e-KTP
Baca Juga
Para pimpinan parpol yang hadir yakni dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PPP. Selain parpol koalisi, partai di luar koalisi dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN).
Pertemuan ini direspon oleh politisi dari Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Ia berharap pertemuan para petinggi partai politik di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo tersebut tidak membahas amandemen UUD 1945. Jika itu terjadi, masa depan demokrasi di Indonesia akan terancam.
"Semoga pertemuan 7 Ketum kemarin bukan mau otak-atik konstitusi. Semoga generasi ini tidak kembali jadi saksi sejarah 'demokrasi' dikubur hidup-hidup," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (26/8).
Jika amandemen UUD 1945 terjadi, terutama menyangkut pasal-pasal krusial, Jansen berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak terpengaruh dan tetap menggunakan kewenangannya sebagai penjaga demokrasi di Indonesia.
"Semoga MK kembali jadi penjaga konstitusi & demokrasi melalui 'konstitusi palu hakim'-nya," harap politkus muda Partai Demokrat ini.
Konstitusi, kata Jansen, diadakan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan. Dasar pemikirannya sepanjang berada di tangan manusia, kekuasaan itu perlu diawasi.
"James Madison dalam The Federalist Paper menulis: 'jika malaikat memerintah manusia maka pengawasan intern maupun ekstern tidak diperlukan'," tandasnya.
- Bobby Langsung Disanksi Tegas, Kok PDIP Takut Pecat Jokowi dan Gibran?
- Pimpinan KPK 2 Periode Benarkan Cerita Agus Rahardjo Soal Jokowi Minta Kasus KTP-el Dihentikan
- Diungkap Mantan Ketua KPK, Jokowi Teriak Minta Hentikan Kasus e-KTP
