Ketua DPD Demokrat Sumut: Ketum AHY Harus Tegas, Bersihkan Kader 'Pengkhianat'

Kader Partai Demokrat dari Sumatera Utara menyerukan agar Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono bergerak cepat untuk membersihkan partai mereka dari sosok-sosok yang berpotensi menjadi pengkhianat.

Seruan ini disampaikan Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnain Hutajulu terkait isu percobaan kudeta terhadap posisi AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

"Kita minta ketua umum (AHY) tegas terhadap kader yang terindikasi namanya ada dalam skenario tersebut PAW kan jika yang bersangkutan menjabat anggota legislatif dan pecat sebagai kader," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa (2/2).

Ditegasknnya, Partai Demokrat di Sumatera Utara sangat loyal dan tetap setiap mendukung kepemimpinan AHY sebagai pemimpin tertinggi partai mereka. Karena itu kata Herri, mereka juga akan tegas terhadap sosok-sosok yang tidak mendukung kebijakan ini.

"Kalau di Sumatera Utara ada kader yang bersikap tidak sesuai dengan kebijakan partai, kita akan PAW kan jika yang bersangkutan menjabat anggota dewan dan di plt kan jika yang bersangkutan sebagai pengurus baik di tingkat DPD maupun DPC. Kita akan pecat kemudian," tegasnya.

Diketahui isu mengenai kudeta kursi Ketum Partai Demokrat diungkapkan oleh AHY pada konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2).

Ia menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi ketua umum partainya secara paksa. Tanpa menyebut nama, gerakan ini menurutnya melibatkan pejabat penting pemerintahan dan empat orang lainnya berasal dari Partai Demokrat, yakni seorang kader aktif, kader yang sudah enam tahun tidak aktif, mantan kader yang sudah sembilan tahun dipecat, dan satu mantan kader yang keluar dari partai sejak tiga tahun lalu. AHY mengatakan, upaya kudeta tersebut rencananya dilakukan melalui kongres luar biasa (KLB). Ia menyebut sejumlah kader Partai Demokrat telah dihubungi dan diajak untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat. 

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," kata AHY.