Ketua Dewan Pers: JMSI Bisa Mendorong Terlaksananya Pemilu Rileks dan Tenang

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya pelaksanaan Pemilu 2024 yang damai, tenang dan menyenangkan.

Sebagai wadah bernaungnya media mainstream, maka JMSI harus menjadi bagian dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat sehingga tidak termakan isu hoax, ujaran kebencian dan berbagai hal lainnya.

Demikian pesan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional JMSI dengan tema ‘Media Siber Sehat, Pemilu Bermartabat’ di Convention 2, Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (8/2/2023).

“JMSI harus berperan dalam mencegah terulangnya polarisasi pada pemilu yang lalu dimana masyarakat jadi terpecah yang ditandai dengan munculnya istilah cebong dan kampret. Kami mendorong agar JMSI menghadirkan karya jurnalistik berkualitas yang mengedukasi sehingga pemilu bisa berjalan santai dan rileks,” katanya.

Ninik menjelaskan, Pers Indonesia memiliki tugas yang mulia selaku bagian dari empat pilar demokrasi. Ia mengingatkan, pers yang sehat harus menjadi komitmen yang senantiasa terjaga, sehingga tidak terlibat dalam keberpihakan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik.

“Kami melihat, munculnya pers yang tidak profesional salah satunya karena memiliki keterlibatan langsung dengan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan pemilu, dengan partai politik misalnya. Ini harus dihindari karena pers harus menjaga independensinya,” ujarnya.

Saat ini kata Ninik, Dewan Pers terus berupaya untuk ‘menertibkan’ media-media khususnya media siber yang pertambahannya sangat signifikan. Pada tahun 2022 mereka mencatat media siber bertambah mencapai 3500-an lebih.

Hal ini merupakan tantangan besar besar bagi dewan pers. Karena media siber hampir 90 persen dari totalitas jumlah media di Indonesia.

“Maka keberadaan JMSI menjadi sangat penting untuk mendobrak agar yang sudah bergabung maupun belum dalam kategori media siber untuk melakukan pendataan. JMSI bukan hanya meminta melakukan pendataan tapi juga pendampingan kepada mereka bagaimana memenuhi standar verifikasi administrasi maupun kompetensi wartawan,” pungkasnya.