Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Perkuat Local Value Chain

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok

Pemerintah optimis perekonomian Indonesia dapat tumbuh positif pada triwulan II-2021. Bahkan angkanya cukup tinggi, diprediksi pada kisaran 6,9% - 7,8%.


“Pertumbuhan ekonomi nasional akan jauh lebih baik dari perekonomian triwulan I-2021 yang diperkirakan masih tumbuh negatif atau kontraksi pada kisaran 0,5% - 0,3%,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Selasa (4/5).

Airlangga meyakini target pertumbuhan tersebut dapat tercapai melalui sejumlah pelaksanaan kebijakan maupun stimulus. Sebagai upaya menghadapi potensi penguatan dan risiko pelemahan pada pertumbuhan, pemerintah akan mendorong ekonomi sektoral dan spasial melalui penguatan Local Value Chain (LVC).

"Penguatan LVC yang berorientasi pada beberapa komoditi strategis, yakni kelapa sawit, karet, industri kimia, industri aluminium, industri elektronik, dan industri alas kaki," katanya.

Menko Airlangga juga memastikan pemerintah akan mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat untuk mencapai herd immunity. Termasuk mendorong pengadaan vaksin gotong-royong alias vaksin mandiri.

Strategi vaksinasi dilakukan berdasarkan risiko wilayah atau zonasi risiko, dengan prioritas vaksinasi kepada masyarkat di wilayah dengan Zona Merah (mengacu data Kementerian Kesehatan).

“Saat ini,  distribusi vaksin untuk area Jawa-Bali sudah mencapai 70%. Sedangkan untuk area luar Jawa-Bali mencapai 30%,” ujar dia.

Hingga akhir April 2021, pemerintah tercatat sudah melakukan 20 juta suntikan kepada masyarakat, atau mampu menembus 10 juta suntikan dalam dua bulan (atau sejak 26 Maret 2021).

"Sekarang saja, dengan segala keterbatasan, tetap bisa menembus 10 juta suntikan atau sekitar 12,5 juta rakyat Indonesia sudah diberikan vaksin pertama. Diharapkan ke depan akan bisa lebih cepat lagi," ujar Airlangga.

Terkait program vaksin gotong royong, prioritas diberikan untuk sektor usaha maupun jenis perusahaan tertentu, antara lain yang mempunyai risiko penularan tinggi dan sektor utama penunjang pertumbuhan ekonomi.

Pemberian vaksin juga didahulukan untuk sektor jasa lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan sektor yang cara kerjanya padat karya serta kontak dengan banyak orang.

Airlangga menjelaskan, saat ini telah diterbitkan Emergency Use Authorization (UEA) masing-masing oleh UEA maupun BPOM untuk vaksin gotong royong. Sedangkan untuk aspek kehalalan masih menunggu pembahasan Majelis Ulama Indonesia (MUI).