Kasus Pupuk Langka Berulang, Anggota F-PKS DPRD Sumut: Saatnya Pemerintah Gencarkan Go-Organik

Kelangkaan pupuk bersubsidi dari pemerintah kembali terjadi dan menjadi beban bagi petani.

Terulangnya persoalan pupuk bersubsidi langka ini seharusnya tidak perlu terjadi jika saja pemerintah gencar dengan program pupuk organik.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Ahmad Hadian terkait keluhan petani atas kelangkaan pupuk bersubsidi di Sumatera Utara.

"Kelangkaan pupuk ini kejadian berulang yang disinyalir karena adanya oknum-oknum yang mempermainkan pupuk subsidi," katanya, Rabu (2/3/2022).

Politisi asal Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai ini menjelaskan petani selalu menemukan dua persoalan terkait keberadaan pupuk. Pertama yakni pupuk bersubsidi yang sulit didapatkan, dan yang kedua yakni mahalnya pupuk non subsidi sehingga memberatkan bagi petani. 

Dua persoalan ini menurutnya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam menetapkan kuota pupuk subsidi untuk petani. Dan pada sisi lain, hal ini juga tidak terlepas dari bahan baku pupuk yang tidak semuanya berasal dari dalam negeri.

"Kemampuan pemerintah menyediakan pupuk subsidi haya 30 persen. Dan itu memang tidak akan mencukupi, apalagi ditambah dengan permainan dari oknum-oknum tertentu atas keberadaan pupuk ini. Sedangkan pupuk non subsidi mahal, karena bahan baku pembuatan pupuk sebagian juga harus diimpor dari negara lain. Tentu hal ini akan mempengaruhi harga," ujarnya.

Atas kejadian ini, Hadian berharap pemerintah mulai dari pusat hingga gubernur dan bupati/walikota agar mendorong produksi dan pemanfaatan pupuk organik.

"Go Organik sudah harus dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah harus mendorong kemampuan petani menghasilkan pupuk organik, termasuk menyediakan fasilitas alat pembuatan pupuk organik. Karena bahan untuk membuat pupuk organik itu melimpah, mulai dari kotoran hewan dan lainnya," pungkasnya.

Diketahui belakangan ini kelangkaan pupuk membuat petani di Sumatera Utara menjerit. Terbaru, petani dari Kabupaten Simalungun berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara meminta agar Gubernur Edy Rahmayadi turun tangan terkait persoalan yang membuat mereka gagal panen.