Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumatera Utara yang masih dipimpin pejabat berstatus pelaksana tugas (plt) dipastikan akan berpengaruh terhadap kinerja badan yang mengurusi pengelolaan potensi pendapatan asli daerah (PAD) tersebut.
Pengamat anggaran, Elfenda Ananda mengatakan sulitnya mencari potensi pendapatan di tengah situasi pandemi covid-19 dan tidak adanya kepemimpinan definitif pada badan ini akan semakin memperparah situasi.
"Bisa dipastikan target tidak akan tercapai. Namun, tidak ada kelihatannya upaya pemprovsu memperbaiki target ini agar melesetnya sedikit saja," katanya, Rabu (10/3).
Elfenda menyebutkan, alasan belum menempatkan pejabat definitif yang disampaikan oleh Edy Rahmayadi juga terkesan tidak masuk akal. Sebab, hal ini seolah menunjukkan tidak adanya pejabat yang mumpuni di jajaran Pemprov Sumut. Karena itu, lelang ini menurut Elfenda sebaiknya dibuka saja ke publik.
"Kalaulah alasan lelang jabatan belum terpenuhi tentunya bisa diterima sepanjang dilakukan secara terbuka. Publik bisa tau dimana pejabat yang ikut seleksi kekurangannya. Yang ikut seleksi juga tau dimana kelemahannya. Jangan sampai ada pejabat yang diinginkan (pengantin) belum lolos tapi dicari-cari alasan belum ada yang memenuhi kreteria," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved