\"Sebenarnya kalau memang DPRD punya rasa keprihatinan terhadap situasi pandemi ini mereka bisa saja membatalkan pembelian HP dan laptop baru yg sudah dianggarkan pada pembahasan RAPBD kota Medan tahun 2020. Hal ini wajar dan justru akan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat kota Medan,\" kata pengamat anggaran, Elfenda Ananda, Rabu (10/6).
Elfenda mengatakan, pengadaan fasilitas tersebut mungkin tidak melanggar aturan karena bisa saja sudah dianggarkan jauh hari sebelum pandemi covid-19 terjadi. Namun seharusnya, DPRD Kota Medan juga bijak dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk menjaga keuangan daerah.
\"Kita tahu persis bahwa beban keuangan negara/ daerah cukup berat. Pendapatan daerah akan terseok-seok dan dipastikan target akan meleset. Disatu sisi pengeluaran atau belanja daerah makin besar dengan wabah virus covid 19. Perubahan APBD demi kepentingan refocusing anggaran telah memangkas anggaran infrastruktur. Berbagai kebijakan lainnya yg sifatnya efesiensi telah dilakukan untuk kepentingan penanggulangan covid 19,\" ujarnya.
Kondisi ini semakin ironis kata Elfenda, karena saat ini rakyat di Kota Medan umumnya semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan logistik mereka. Sebab, mereka sudah tidak punya penghasilan akibat tidak bisa bekerja.
\"Ingat sudah 3 bulan pandemi ini membuat mereka tidak bekerja. Rakyat umumnya sudah bukan bicara makan dimana dan makan apa. Tapi sudah pada tahap masih bisa makankah mereka?. Anggota DPRD yang merupakan wakil mereka seharusnya sensitif dengan situasi ini dan tidak justru menerima HP dan laptop baru,\" pungkasnya.[R]" itemprop="description"/>
\"Sebenarnya kalau memang DPRD punya rasa keprihatinan terhadap situasi pandemi ini mereka bisa saja membatalkan pembelian HP dan laptop baru yg sudah dianggarkan pada pembahasan RAPBD kota Medan tahun 2020. Hal ini wajar dan justru akan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat kota Medan,\" kata pengamat anggaran, Elfenda Ananda, Rabu (10/6).
Elfenda mengatakan, pengadaan fasilitas tersebut mungkin tidak melanggar aturan karena bisa saja sudah dianggarkan jauh hari sebelum pandemi covid-19 terjadi. Namun seharusnya, DPRD Kota Medan juga bijak dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk menjaga keuangan daerah.
\"Kita tahu persis bahwa beban keuangan negara/ daerah cukup berat. Pendapatan daerah akan terseok-seok dan dipastikan target akan meleset. Disatu sisi pengeluaran atau belanja daerah makin besar dengan wabah virus covid 19. Perubahan APBD demi kepentingan refocusing anggaran telah memangkas anggaran infrastruktur. Berbagai kebijakan lainnya yg sifatnya efesiensi telah dilakukan untuk kepentingan penanggulangan covid 19,\" ujarnya.
Kondisi ini semakin ironis kata Elfenda, karena saat ini rakyat di Kota Medan umumnya semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan logistik mereka. Sebab, mereka sudah tidak punya penghasilan akibat tidak bisa bekerja.
\"Ingat sudah 3 bulan pandemi ini membuat mereka tidak bekerja. Rakyat umumnya sudah bukan bicara makan dimana dan makan apa. Tapi sudah pada tahap masih bisa makankah mereka?. Anggota DPRD yang merupakan wakil mereka seharusnya sensitif dengan situasi ini dan tidak justru menerima HP dan laptop baru,\" pungkasnya.[R]"/>
\"Sebenarnya kalau memang DPRD punya rasa keprihatinan terhadap situasi pandemi ini mereka bisa saja membatalkan pembelian HP dan laptop baru yg sudah dianggarkan pada pembahasan RAPBD kota Medan tahun 2020. Hal ini wajar dan justru akan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat kota Medan,\" kata pengamat anggaran, Elfenda Ananda, Rabu (10/6).
Elfenda mengatakan, pengadaan fasilitas tersebut mungkin tidak melanggar aturan karena bisa saja sudah dianggarkan jauh hari sebelum pandemi covid-19 terjadi. Namun seharusnya, DPRD Kota Medan juga bijak dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk menjaga keuangan daerah.
\"Kita tahu persis bahwa beban keuangan negara/ daerah cukup berat. Pendapatan daerah akan terseok-seok dan dipastikan target akan meleset. Disatu sisi pengeluaran atau belanja daerah makin besar dengan wabah virus covid 19. Perubahan APBD demi kepentingan refocusing anggaran telah memangkas anggaran infrastruktur. Berbagai kebijakan lainnya yg sifatnya efesiensi telah dilakukan untuk kepentingan penanggulangan covid 19,\" ujarnya.
Kondisi ini semakin ironis kata Elfenda, karena saat ini rakyat di Kota Medan umumnya semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan logistik mereka. Sebab, mereka sudah tidak punya penghasilan akibat tidak bisa bekerja.
\"Ingat sudah 3 bulan pandemi ini membuat mereka tidak bekerja. Rakyat umumnya sudah bukan bicara makan dimana dan makan apa. Tapi sudah pada tahap masih bisa makankah mereka?. Anggota DPRD yang merupakan wakil mereka seharusnya sensitif dengan situasi ini dan tidak justru menerima HP dan laptop baru,\" pungkasnya.[R]"/>
Anggaran sebesar Rp 1,4 miliar yang dihabiskan oleh DPRD Kota Medan untuk pengadaan smartphone dan laptop baru untuk 50 orang anggota dewan sangat melukai hati rakyat. Sebab, hal ini menunjukkan tidak adanya kepekaan DPRD Kota Medan terhadap kondisi masyarakat yang kini serba kesusahan akibat terdampakan pandemi covid-19.
Berita Terkait:
"Sebenarnya kalau memang DPRD punya rasa keprihatinan terhadap situasi pandemi ini mereka bisa saja membatalkan pembelian HP dan laptop baru yg sudah dianggarkan pada pembahasan RAPBD kota Medan tahun 2020. Hal ini wajar dan justru akan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat kota Medan," kata pengamat anggaran, Elfenda Ananda, Rabu (10/6).
Elfenda mengatakan, pengadaan fasilitas tersebut mungkin tidak melanggar aturan karena bisa saja sudah dianggarkan jauh hari sebelum pandemi covid-19 terjadi. Namun seharusnya, DPRD Kota Medan juga bijak dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk menjaga keuangan daerah.
"Kita tahu persis bahwa beban keuangan negara/ daerah cukup berat. Pendapatan daerah akan terseok-seok dan dipastikan target akan meleset. Disatu sisi pengeluaran atau belanja daerah makin besar dengan wabah virus covid 19. Perubahan APBD demi kepentingan refocusing anggaran telah memangkas anggaran infrastruktur. Berbagai kebijakan lainnya yg sifatnya efesiensi telah dilakukan untuk kepentingan penanggulangan covid 19," ujarnya.
Kondisi ini semakin ironis kata Elfenda, karena saat ini rakyat di Kota Medan umumnya semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan logistik mereka. Sebab, mereka sudah tidak punya penghasilan akibat tidak bisa bekerja.
"Ingat sudah 3 bulan pandemi ini membuat mereka tidak bekerja. Rakyat umumnya sudah bukan bicara makan dimana dan makan apa. Tapi sudah pada tahap masih bisa makankah mereka?. Anggota DPRD yang merupakan wakil mereka seharusnya sensitif dengan situasi ini dan tidak justru menerima HP dan laptop baru," pungkasnya.[R]
Anggaran sebesar Rp 1,4 miliar yang dihabiskan oleh DPRD Kota Medan untuk pengadaan smartphone dan laptop baru untuk 50 orang anggota dewan sangat melukai hati rakyat. Sebab, hal ini menunjukkan tidak adanya kepekaan DPRD Kota Medan terhadap kondisi masyarakat yang kini serba kesusahan akibat terdampakan pandemi covid-19.
Berita Terkait:
"Sebenarnya kalau memang DPRD punya rasa keprihatinan terhadap situasi pandemi ini mereka bisa saja membatalkan pembelian HP dan laptop baru yg sudah dianggarkan pada pembahasan RAPBD kota Medan tahun 2020. Hal ini wajar dan justru akan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat kota Medan," kata pengamat anggaran, Elfenda Ananda, Rabu (10/6).
Elfenda mengatakan, pengadaan fasilitas tersebut mungkin tidak melanggar aturan karena bisa saja sudah dianggarkan jauh hari sebelum pandemi covid-19 terjadi. Namun seharusnya, DPRD Kota Medan juga bijak dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk menjaga keuangan daerah.
"Kita tahu persis bahwa beban keuangan negara/ daerah cukup berat. Pendapatan daerah akan terseok-seok dan dipastikan target akan meleset. Disatu sisi pengeluaran atau belanja daerah makin besar dengan wabah virus covid 19. Perubahan APBD demi kepentingan refocusing anggaran telah memangkas anggaran infrastruktur. Berbagai kebijakan lainnya yg sifatnya efesiensi telah dilakukan untuk kepentingan penanggulangan covid 19," ujarnya.
Kondisi ini semakin ironis kata Elfenda, karena saat ini rakyat di Kota Medan umumnya semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan logistik mereka. Sebab, mereka sudah tidak punya penghasilan akibat tidak bisa bekerja.
"Ingat sudah 3 bulan pandemi ini membuat mereka tidak bekerja. Rakyat umumnya sudah bukan bicara makan dimana dan makan apa. Tapi sudah pada tahap masih bisa makankah mereka?. Anggota DPRD yang merupakan wakil mereka seharusnya sensitif dengan situasi ini dan tidak justru menerima HP dan laptop baru," pungkasnya.
Anggaran sebesar Rp 1,4 miliar yang dihabiskan oleh DPRD Kota Medan untuk pengadaan smartphone dan laptop baru untuk 50 orang anggota dewan sangat melukai hati rakyat. Sebab, hal ini menunjukkan tidak adanya kepekaan DPRD Kota Medan terhadap kondisi masyarakat yang kini serba kesusahan akibat terdampakan pandemi covid-19.
Berita Terkait:
