Edy Rahmayadi ke Ketua PSI Sumut: Tinggalkan Sifat Buruk Dengan Alasan Demokrasi

Demokrasi memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan dari pemerintah.

Namun, alasan demokrasi hendaknya dimaknai dengan berbagai kritik membangun yang jauh dari prasangka buruk terhadap lawan politik.

Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi saat berbicara pada pembukaan Muskerwil DPW Perindo Sumatera Utara, di Hotel JW Marriot, Sabtu (12/9/2022).

Pada kesempatan itu, Edy yang memposisikan diri sebagai pembina partai politik meminta agar seluruh partai politik berkompetisi tanpa saling bergesekan dengan partai lain. Ia kemudian memaparkan perolehan suara masing-masing parpol pada Pemilu 2019 lalu di Sumatera Utara yang menurutnya totalnya masih 48 persen dari total pemilih.

“Total masih 48 persen, Perindo rebutlah yang bukan punya orang, masih liar 52 persen. Kalau Perindo bisa mengambil itu semua, kedepan dari Perindo ketua DPRD Sumut,” katanya.

Kompetisi dalam berpolitik juga menurutnya sangat penting untuk diarahkan pada pembangunan Sumatera Utara. Seluruh partai politik ia harapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Sumatera Utara, sehingga seluruh persoalan dapat diatasi bersama.

“Ini saya berbicara selaku pembina partai politik. PSI kalau tak mengakui, itu tak boleh karena gubernur pembina parpol. Dulu Nezar Djoeli ini pas di Nasdem kompak kali sama saya, sejak ke PSI asik membully saya terus ini, tak jelas juga. Sodaraku mari kita hilangkan prasangka buruk hanya gara-gara demokrasi, kita semua bersaudara. Sumateara Utara ini perlu kita kerjakan bersama,” ungkapnya.

Pernyataan Edy kepada Nezar Doeli yang kini menjabat Ketua DPW PSI ini disinyalir berkaitan dengan gugatan mega proyek Rp 2,7 triliun yang dilakukan oleh PSI ke PTUN. Meski gugatan tersebut pada akhirnya ditolak oleh PTUN Medan, namun PSI yang menilai banyak pelanggaran dalam prosesnya tetap bersikeras akan membawa hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).