Elemen masyarakat yang menamakan diri Gerakan Semesta Rakyat Indonesia melaporkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Prof Robert Sibarani: Tiga 'Nilai Budaya Batak' Ini Layak Masuk Kurikulum Pendidikan Karakter
- Hampir Rampung, Kapolda Sumut Cek Tol Binjai-Stabat
- Memakai Celana Pendek Dan Sendal Jepit, Bupati Langkat Jalani Pemeriksaan Di Polres Binjai
Baca Juga
Laporan ini berkaitan dengan dugaan gratifikasi pembangunan bronjong tanpa izin dan juga tidak masuknya nama Taman Edukasi Buah Cakra seluas 15 hektar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Edy Rahmayadi tahun 2019.
Adanya laporan ini ditanggapi ringan oleh Edy Rahmayadi.
"Kok senang sekali orang-orang ini mau memenjarakan saya," katanya kepada wartawan, Jumat (114/1/2022).
Edy Rahmayadi menjelaskan, soal LHKPN merupakan pertanggungjawaban harta yang dimilikinya kepada pihak berwajib. Selaku Gubernur Sumatera Utara, ia mengaku sudah memenuhi kewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya. Dan, ia memastikan tidak ada yang tidak dilaporkannya.
"Itu sudah ada yang mengatur, LHKPN itu adalah pertanggungjawaban harta saya. Saya laporakan kepada yang berwajib. Nggak usah dilapor, orang laporannya dihimpun KPK, KPK Sudah turun. Tak mungkin KPK nggak turun untuk melakukan survei kebenaran apa yang kita laporkan," ungkapnya.
- Dinkes Medan: Vaksin Kosong Yang Viral Bukan Gawean Pemko Medan
- Heboh Siswa SD Disuntik Vaksin Kosong, PKS Minta Pelaku Ditindak Tegas
- Hadir Di Pelantikan JMSI Jawa Barat, Ketua KPK: Media Berperan Startegis Dalam Pemberantasan Korupsi
