RMOLSumut. Calon-calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020 diharapkan bermodal karir politik dari paling bawah, bukan karena didorong oleh kekuasaan.
Pendapat itu disampaikan peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, ketika diminta mengomentari kehadiran nama dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dalam bursa Pemilihan Wali Kota Surakarta (Solo) periode 2020-2025.
Nama keduanya muncul dalam tiga besar kandidat populer berdasarkan survei calon walikota Solo yang dilakukan Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta.
"Kita harapkan muncul calon-calon dari bawah. Dia (calon kepala daerah) berjuang untuk (jabatan) itu, bukan sekadar diberikan oleh bapaknya atau ibunya karena politisi," kata Zuhro usai mengisi diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7).
Dia menilai sistem demokrasi yang tumbuh di Indonesia sampai sekarang sebatas prosedural, mengesampingkan substansi. Di samping itu, ada kegagalan pola pengkaderan dan perekrutan oleh parpol yang pada akhirnya menumbuhsuburkan politik kekerabatan.
Sekarang demokrasi menciptakan politik kekerabatan dan itu terjadi di 70 daerah. Yang tadinya kental hanya di beberapa daerah, sekarang terjadi hampir di semua daerah,†jelasnya.
Siti Zuhro menegaskan bahwa salah satu semangat Reformasi 1998 itu adalah memutus praktik nepotisme yang memilih orang bukan atas dasar kemampuan melainkan atas dasar hubungan kekeluargaan.
Yang masih patut disyukuri menurutnya adalah sistem demokrasi membuka peluang setiap Warga Negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.[top]
Pendapat itu disampaikan peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, ketika diminta mengomentari kehadiran nama dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dalam bursa Pemilihan Wali Kota Surakarta (Solo) periode 2020-2025.
Nama keduanya muncul dalam tiga besar kandidat populer berdasarkan survei calon walikota Solo yang dilakukan Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta.
"Kita harapkan muncul calon-calon dari bawah. Dia (calon kepala daerah) berjuang untuk (jabatan) itu, bukan sekadar diberikan oleh bapaknya atau ibunya karena politisi," kata Zuhro usai mengisi diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7).
Dia menilai sistem demokrasi yang tumbuh di Indonesia sampai sekarang sebatas prosedural, mengesampingkan substansi. Di samping itu, ada kegagalan pola pengkaderan dan perekrutan oleh parpol yang pada akhirnya menumbuhsuburkan politik kekerabatan.
Sekarang demokrasi menciptakan politik kekerabatan dan itu terjadi di 70 daerah. Yang tadinya kental hanya di beberapa daerah, sekarang terjadi hampir di semua daerah,†jelasnya.
Siti Zuhro menegaskan bahwa salah satu semangat Reformasi 1998 itu adalah memutus praktik nepotisme yang memilih orang bukan atas dasar kemampuan melainkan atas dasar hubungan kekeluargaan.
Yang masih patut disyukuri menurutnya adalah sistem demokrasi membuka peluang setiap Warga Negara Indonesia untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.[top]
Van Joened
Berita Populer
