Bolehkah Dukungan Balon Independen Pakai Suket?

Jumlah dukungan dari masyarakat menjadi penentu lolos atau tidaknya bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan di Pilkada serentak 2020. Dukungan ini dibuktikan dengan lampiran kartu identitas seperti KTP Elektronik.

Faktanya, sengkarut soal blanko KTP Elektronik atau sering disebut dengan istilah E-KTP hingga saat ini masih menyisakan persoalan dimana sebagian warga masih dibekali dengan surat keterangan (suket) sebagai pengganti. Mengingat sifatnya yang hanya sementara, apakah Suket ini berlaku untuk memberikan dukungan calon perseorangan?

Komisioner KPU Kota Medan, Rinaldi Khair mengatakan didalam UU Pemilu no 10 Tahun 2016 dijelaskan tentang syarat dukungan bakal calon perseorangan.

"Dalam pasal 41 ayat 3 disebutkan dukungan tersebut dalam bentuk surat dukungan disertai lampiran KTP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan," katanya, Kamis (12/9/2019).

Baru-baru ini kata Rinaldi, mereka menerima surat edaran dari KPU RI nomor 1917 per tanggal 3 September 209 terkait syarat dukungan tersebut.

"Dalam surat itu hanya disebut KTP elektronik yang dilampirkan," ujarnya.

Namun demikian menurutnya, hal itu tidak spesifik mengatur soal posisi surat keterangan apakah boleh digunakan atau tidak.

"Sejauh ini tidak ada larangan melampirkan surat keterangan," sebutnya.

KPU Medan menganjurkan, agar lampiran dukungan perseorangan menggunakan EKTP. Hal ini menurutnya akan lebih memudahkan mereka saat melakukan verifikasi dukungan nantinya.

"Karena kota kan tau bahwa EKTP itu masa berlakunya seumur hidup," pungkasnya.

Diketahui kalangan perseorangan memiliki kesempatan untuk ikut di Pilkada serentak 2020. Khusus untuk di Kota Medan bakal calon perseorangan wajib mengantongi dukungan minimal warga  sebanyak 104.953 yang dibuktikan dengan lampiran kartu identitas. Jumlah ini sesuai ketentuan 6,5 persen dari total DPT pemilu 2019.[su_endlogo]

Jumlah dukungan dari masyarakat menjadi penentu lolos atau tidaknya bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan di Pilkada serentak 2020. Dukungan ini dibuktikan dengan lampiran kartu identitas seperti KTP Elektronik.

Faktanya, sengkarut soal blanko KTP Elektronik atau sering disebut dengan istilah E-KTP hingga saat ini masih menyisakan persoalan dimana sebagian warga masih dibekali dengan surat keterangan (suket) sebagai pengganti. Mengingat sifatnya yang hanya sementara, apakah Suket ini berlaku untuk memberikan dukungan calon perseorangan?

Komisioner KPU Kota Medan, Rinaldi Khair mengatakan didalam UU Pemilu no 10 Tahun 2016 dijelaskan tentang syarat dukungan bakal calon perseorangan.

"Dalam pasal 41 ayat 3 disebutkan dukungan tersebut dalam bentuk surat dukungan disertai lampiran KTP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan," katanya, Kamis (12/9/2019).

Baru-baru ini kata Rinaldi, mereka menerima surat edaran dari KPU RI nomor 1917 per tanggal 3 September 209 terkait syarat dukungan tersebut.

"Dalam surat itu hanya disebut KTP elektronik yang dilampirkan," ujarnya.

Namun demikian menurutnya, hal itu tidak spesifik mengatur soal posisi surat keterangan apakah boleh digunakan atau tidak.

"Sejauh ini tidak ada larangan melampirkan surat keterangan," sebutnya.

KPU Medan menganjurkan, agar lampiran dukungan perseorangan menggunakan EKTP. Hal ini menurutnya akan lebih memudahkan mereka saat melakukan verifikasi dukungan nantinya.

"Karena kota kan tau bahwa EKTP itu masa berlakunya seumur hidup," pungkasnya.

Diketahui kalangan perseorangan memiliki kesempatan untuk ikut di Pilkada serentak 2020. Khusus untuk di Kota Medan bakal calon perseorangan wajib mengantongi dukungan minimal warga  sebanyak 104.953 yang dibuktikan dengan lampiran kartu identitas. Jumlah ini sesuai ketentuan 6,5 persen dari total DPT pemilu 2019.[su_endlogo]