Wakil Ketua DPRD Medan: Realisasi PAD Minim Hambat Pembangunan Kota Medan

Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, menilai rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak akan berdampak buruk terhadap pembangunan.

Dia menilai pembangunan fisik yang akan dijalankan Pemko Medan ke depan sangat bergantung terhadap realisasi penerimaan PAD dari sektor pajak. Jika realisasi minim, dia menyebut pembangunan akan terhambat.

"Pendapatan dari sektor pajak merupakan primadona PAD Kota Medan. Kalau realisasi minim atau tidak sesuai target , bagaimana bisa pembangunan berjalan," katanya, Jumat (26/3/2021).

Politikus Partai Gerindra ini menambah, organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab mencari PAD bukan hanya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), tapi masih ada beberapa OPD lain seperti Dinas Perizinan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan dan Kebersihan.

"Semua OPD yang bertugas mencari PAD harus dioptimalkan kerjanya. Kalau tidak rencana pembangunan yang sudah dibuat tidak akan berjalan," tegasnya.

Seperti diberitakan dari target penerimaan PAD Rp 1,6 triliun, pergerakan penerimaan masih jauh dari harapan. ”Masih banyak ditemukan wajib pajak yang belum ditagih pajaknya. Bahkan pergerakan peningkatan pajak dan retribusi yang diperoleh setiap harinya hanya 1%, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan harapan,” ujar Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman saat rapat evaluasi bersama BP2RD Medan, Kamis (25/3/2021).

“Potensi terbesar dari PAD Kota Medan berasal dari reklame, parkir dan PBB. Ini yang harus terus dikejar tanpa meninggalkan wajib pajak yang lain untuk peningkatan PAD kita, targetkan berapa persen kenaikannya dan langsung eksekusi, kalau memang saudara tidak sanggup silahkan mundur,” tegasnya.

Kepala BP2RD Medan, Suherman, mengaku siap untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan."Dengan adanya evaluasi ini kami akan meningkatkan kinerja agar target pajak dapat tercapai,” katanya.