Tradisi Baru dalam Dunia Politik

PRAKTIK politik uang yang terlarang menurut hukum Indonesia, diharamkan oleh agama, dan merusak demokrasi, masih tetap populer dalam keramaian dinamika proses menjelang pemilihan umum kali ini.

Dalam menghadapi tahapan demokrasi pemilu kita, terdapat pantun jenaka yang menggambarkan situasinya, yaitu Tanjung Tiram Batubara, jika tak disiram, tak ada suara, Tanjung Tiram Labuhan Batu, sudah disiram belum tentu. 

Dalam pemilihan umum dengan sistem terbuka ini, terdapat dampak negatif yang diungkapkan oleh mereka yang menginginkan sistem pemilihan tertutup sebelumnya, yaitu para pemilik modal besar yang lebih cenderung meraih suara daripada aktivis, tokoh masyarakat, dan pengurus partai yang telah berdedikasi dalam membangun demokrasi internal partai.

Namun, para ahli tata negara tetap berusaha meyakinkan bahwa arah demokrasi yang sudah baik harus diteruskan dengan meminimalisir praktik curang dan kelemahan proses pemilihan umum, terutama politik uang. 

Bagaimana caranya untuk memperketat potensi kecurangan, termasuk dalam tahap rekapitulasi? Diperlukan komitmen yang lebih tegas dalam pengawasan dan transparansi. Hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara harus diungkapkan secara transparan agar transaksi jual beli suara tidak memiliki peluang sama sekali. 

Para penyelenggara pemilihan umum yang baru harus bekerja dengan netralitas, kecerdasan, dan keikhlasan yang sebenarnya. Sejak awal masa kepengurusan KPU dan Bawaslu yang akan datang harus diawasi secara massif oleh mahasiswa dan masyarakat. 

Dengan demikian, calon legislatif yang telah berjuang tidak akan merasa cemas tentang apakah suara mereka aman dari penambahan dan pengurangan dalam proses rekapitulasi. Semoga para tokoh baru dan penyelenggara yang tetap bertugas mampu mengarahkan proses pemilihan umum ke arah yang lebih baik. 

Ketika panitia seleksi sudah memilih calon dengan berbagai pertimbangan dan seleksi yang terukur, diharapkan akan melahirkan sosok-sosok yang kredibel. 

Dalam perenungan yang mendalam, antara fakta dan nilai-nilai idealis, para penyelenggara harus membuat keputusan yang konsisten dan teguh serta mandiri dalam kebijakan mereka. 

Mereka harus memilih antara kecurangan atau kebaikan bagi demokrasi kita demi masa depan bangsa, antara menyelamatkan pemilihan umum di Indonesia atau melanjutkan kecurangan yang melukai anak bangsa. 

Bersama-sama, kita berdoa agar semua tahapan pemilihan umum berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua, sebagai sebuah keniscayaan dalam sejarah pemilihan umum kali ini. Amin.

***

Penulis merupakan Calon Legislatif DPRD Sumut dari Partai Nasdem Dapil Medan B