Tiga Kepala Daerah di Papua jadi Tersangka, KPK Beri Warning Pengelolaan Dana Otsus

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata/Net
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata/Net

Penetapan tiga kepala daerah di Papua menjadi tersangka dalam kasus korupsi diharapkan memberi efek jera bagi kepala daerah lain dalam menggunakan anggaran.


Diharapkan, kepala daerah lain, khususnya di Papua bisa benar-benar menjaga amanah dalam mengelola dana otsus untuk pembangunan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Papua.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Ia menyebutkan kasus korupsi paling banyak masih berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ) terutama pembangunan infrastruktur.

"Dananya dari mana? Ya dana dari APBD itu kan termasuk juga dana otsus, dana otsus kan masuk juga dalam APBD. Itu yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun juga untuk peningkatan kesehatan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebaginya sesuai dengan kegunaan tujuan dari dana otsus itu sendiri. Ini kaitannya dengan proses-proses suap gitu ya," ujar Alex kepada wartawan, Rabu (14/9).

Alex mengakui, menyangkut proses PBJ, KPK banyak mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat di Papua. Untuk itu, penetapan tiga kepala daerah sebagai tersangka, yakni Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Gubernur Papua Lukas Enembe tidak lepas dari informasi dan laporan masyarakat.

"Dan kami berharap betul dengan seperti yang saya sampaikan tadi, dukungan dari masyarakat papua sendiri. Supaya apa? Penegakkan hukum di Papua juga berjalan. Dan keberadaan KPK, penindakan-penindakan yang dilakukan KPK itu juga memberikan efek jera, atau paling tidak memberikan efek buat bupati-bupati, kepala-kepala daerah di Papua yang lainnya," harap Alex.

Hal itu diharapkan agar para kepala daerah di Papua dapat betul-betul amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menggunakan dana otsus sesuai dengan tujuannya, dan tidak ada lagi melakukan korupsi.

"Kami mulai serius, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dari APH di Papua sana, untuk supaya lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum, utama dalam rangka pemberantan korupsi, terutama di wilayah Papua dan Papua Barat. Itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Papua dan kepada para pejabat yang sekarang sedang bertugas di Papua," pungkas Alex.