Terbit Rencana Peranginangin Diciduk KPK, Hardi Mulyono: Momen Golkar Sumut Introspeksi Diri

Penangkapan Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Partai Golkar ikut disorot.

Sebab, Terbit Rencana merupakan kepala daerah kedua yang berstatus kader Golkar di Sumatera Utara dengan jabatan Ketua DPD Golkar Langkat yang diciduk lembaga anti rasuah tersebut terkait kasus korupsi. Sebelumnya ada Walikota Tanjungbalai M Syahrial yang juga saat itu menjabat Ketua DPD Golkar Tanjungbalai.

Terkait hal ini, Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD PG Provinsi Sumatera Utara, Dr. KRT. H. Hardi Mulyono Surbakti, SE., MAP., mendesak Ketua PG Sumut Musa Rajekshah segera melakukan konsolidasi untuk melakukan introspeksi. Hal ini menjadi penting, agar program mensosialisasikan Ketua Umum PG Airlangga Hartanto menjadi bakal calon Presiden serta pencanangan  target dua juta kader Golkar Sumut pada Pemilu 2024 tidak mengalami kendala.

“Ini momen yang tepat bagi Golkar Sumut untuk melakukan introspeksi, sekaligus melakukan langkah-langkah antisipatif, ” tegas Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara, Dr. KRT. H. Hardi Mulyono Surbakti, SE., MAP.,  di kantornya.

Sebagaimana diketahui, Terbit Rencana Perangin-angin ditangkap KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) pada Rabu (19/1/2022) karena menerima suap dari fihak swasta yang menjadi pemborong di Dinas PUPR Langkat. Sebelumnya,  M. Syahrial  ditangkap KPK pada 23 April 2021 lalu dan sudah divonis dua tahun penjara.

Masalah hukum yang dihadapi kedua petinggi Golkar DPD-II Kab/Kota itu, suka atau tidak, kata Hardi Mulyono, telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada Partai Golkar.  Karenanya, introspeksi dan langkah antisipatif perlu dilakukan secepatnya agar seluruh kader Golkar lebih berhati-hati melaksanakan amanah rakyat,  sekaligus Partai Golkar melakukan upaya meminimalisir dampak negatif yang akan menimpa Partai Golkar.

Untuk itu, Hardi Mulyono mendesak Ketua Golkar Sumut untuk segera mengumpulkan seluruh kader Golkar yang saat ini sedang mendapat amanah sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab/Kota maupun anggota legislatif Kab/Kota dan Provinsi. “Ingatkan mereka, agar tetap melaksanakan amanah rakyat dengan tetap mengindahkan aturan dan peraturan. Termasuk juga Ketua DPD Golkar Sumut, yang saat ini mendapat amanah sebagai Wakil Gubernur Sumut.”

Selain mengingatkan agar tak ada lagi kader Golkar Sumut yang terjerat masalah hukum, Hardi juga minta agar DPD Golkar Sumut melakukan langkah-langkah antisipatif meminimalisir dampak negatif yang menimpa Partai Golkar akibat ditangkapnya Ketua Golkar Tanjungbalai dan Langkat tersebut. “Segera lakukan langkah-langkah antisipatif, agar upaya pencapaian target 2024 bisa tetap maksimal,” ujarnya.

Hardi Mulyono juga meminta kepada seluruh kader Golkar, baik di Kota Tanjungbalai maupun di Kabupaten Langkat, untuk bisa tetap tegar dan melaksanakan program-program partai yang sudah dicanangkan. “Kita percayakan pada proses hukum yang sedang berjalan.”

Pada Pilkada serentak 2020 lalu, Golkar Sumut mengklaim berhasil memenangkan 15 pilkada kab/kota di Sumut. Menurut Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah, jumlah itu melebihi target 60 persen yang dicanangkan.  Sedangkan untuk Pemilu 2024, Partai Golkar Sumut telah memasang target dua juta kader menuju Pemilu 2024.  Secara nasional, Partai Golkar mencanangkan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto menjadi bakal calon Presiden.