Temukan 3 Pelanggaran Kasus Wanita Tewas di Lift KNIA, Ombudsman: PT APA Harus Tanggungjawab

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) selesai menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait kasus tewasnya seorang wanita akibat terjatuh di lift bandara Kuala Namu Internasional atau KNIA.

Dalam LAHP tersebut, Ombudsman menjrlaskan 3 bentuk  hal yang dilanggar oleh PT Angkara Pura Aviasi (APA). 

Pertama UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Kedua, Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Dan ketiga adalah, Peraturan Pemrintah nomor 32 tahun 2021 tentang pelanggaran bidang penerbangan. 

"Tindakan maladministrasi yang dilakukan PT. APA adalah mengabaikan kewajiban hukum dan tidak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan, dengan tidak adanya operator dan teknis K3 pada fasilitas bandara khusunya elevator," kata Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, Jumat (12/5/2023).

Hal ini menurut Abyadi dibuktikan dengan tidak adanya uji kelayakan K3 secara berkala pada elevator sejak peralihan kewenangan bandara dari PT Angkasa Pura II ke PT. APA.

Kemudian, lanjut Abyadi, PT APA juga tidak menyediakan standar pelayanan fasilitas bandara dengan adanya petunjuk penggunaan elevetor dan petunjuk informasi jika elevator dalam keadaan darurat. 

"Elevator terbuka, di lantai 3 yang bukan, akses keluar dan terdapat ruang kosong antara lantai elevator dengan lantai gedung selebar lebih kurang 50 cm. Fungsi tombol emergecy, dan caling operator tidak berfungsi dengan baik," ungkapnya. 

Ia juga menyebutkan, dalam kasus tewasnya wanita dalam lip ini, Ombudsman menemukan tidak adanya petugas bandara yang secara khusus mengontrol penggunaan elevator khususnya pusat CCTV di Bandara KNIA.

"Tidak tersedianya sarana informasi publik pada bandara KNAI seperti website PT APA, pengelola penganduan dan kurangnya kompetensi petugas layanan," ujarnya. 

Karena itu, Ombudsman memberikan saran korektif kepada PT APA agar bertanggungjawab atas meninggalnya pengguna pelayanan publik di bandara KNIA.

"Memberikan hak-hak korban sesuai peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2021 tentang bidang penerbangan pada keluarga korban," pungkasnya.