Tak Tegas Ke Kadis Berkinerja Buruk, Edy Rahmayadi Akan Sulit Wujudkan Sumut Bermartabat

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi/Net
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi/Net

Cara memimpin Edy Rahmayadi yang tidak menunjukkan ketegasan kepada para pembantunya di jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkinerja buruk menjadi persoalan besar yang akan membuatnya tidak mampu mewujudkan visi Sumut Bermartabat.


Demikian disampaikan pengamat politik dan kebijakan pemerintah, Bakhrul Khair Amal terkait proses rekrutmen dan seleksi pejabat eselon II yang kembali dibuka di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Sudah menjelang berakhir masa jabatan namun hingga saat ini yang jadi persoalan masih persoalan birokratis penentuan pejabat, jadi pemimpin yang berstatus decision maker kok terlalu birokratis dalam menentukan para pejabatnya," kata Bakhrul Khair Amal saat berbincang dengan RMOLSumut, Rabu (21/7/2021).

Bakhrul Khair menyebutkan, harusnya persoalan dalam menentukan para pejabat untuk membantu Edy Rahmayadi menjalankan pemerintahan di Sumatera Utara sudah selesai di awal kepemimpinannya. Orang-orang yang ditempatkan harus melalui seleksi yang jadwalnya terukur dan memiliki kapabilitas untuk bekerja. 

Dengan begitu, jika ada proses seleksi pejabat baru, hal tersebut hanya dikarenakan dua hal seperti masa pensiun maupun karena kinerja yang buruk yang dievaluasi berdasarkan kinerjanya selama menjabat.

"Sementara yang kita lihat saat ini, sampai jelang akhir masa jabatan justru masih berkutat di persoalan lelang jabatan. Kapan lagi pejabat baru itu akan mampu bekerja mengaplikasikan visi pimpinannya untuk mewujudkan Sumut Bermartabat?. Ini yang harus menjadi perhatian," sebutnya.

Pada sisi lain kata Bakhrul, sangat beralasan jika proses penentuan pejabat dilakukan dengan cepat berdasarkan kewenangan dari Gubernur. Kepala Dinas yang tidak menunjukkan kinerja baik sesegera mungkin diganti karena akan mengganggu visi misinya. Tolak ukurnya bisa saja persoalan-persoalan maupun kekisruhan yang dibuat seperti kekisruhan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK Sederajat yang terjadi di Dinas Pendidikan, kemudian persoalan penanganan covid-19 yang membuat Kepala Dinas Kesehatan dicopot dan sekarang masih proses rekrutmen hingga persoalan kekisruhan informasi lewat pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar terkait rekrutmen komisioner Komisi Informasi. 

Meski memicu kekisruhan luar biasa, namun ironisnya Gubernur sepertinya hanya mempersoalkan kinerja Kadis Kesehatan yang ditandai dengan pencopotan Alwi Mujahit dari jabatan kepala dinas. Sedangkan, Kadis Pendidikan dan Kadis Kominfo sepertinya tidak mendapat evaluasi yang terbuka.

"Ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana proses rekrutmen dan penempatan mereka ini? apakah transparan atau berdasarkan proses yang bersih hingga kekisruhan yang mereka timbulkan tidak menjadi bagian dari evaluasi? ini perlu dipertanyakan. Dinas Kominfo itu katalisator dan mediator Pemprovsu dan masyarakat, jika tidak baik pintu informasi maka semua akan menjadi impoten dan memicu birokrasi yang barbar," ungkapnya.

Saat ini menurut Bakhrul, Edy Rahmayadi sangat penting untuk memperhatikan berbagai sorotan masyarakat terkait pemerintahan yang dipimpinannya. Pandemi covid-19 yang membutuhkan berbagai akselerasi kinerja yang cepat akan membuatnya kehilangan marwah akibat mempertahankan pejabatnya yang berkinerja buruk.

"Kita tidak berbicara siapa yang duduk atau dimana pejabat itu didudukkan. Tapi yang kita minta adalah akselerasi kinerja yang sekarang serba harus cepat untuk melayani masyarakat. Karena jabatan mereka itu adalah jabatan publik, bukan privat seperti perusahaan," demikian Bakhrul Khair Amal.