Pengamat: DPR Harus Serius Tanggapi Petisi Pemakzulan Jokowi

Desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo dari para tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 merupakan hal serius dan perlu didengar MPR RI dan DPR RI.

Saat Bahas RUU Kesehatan, PB IDI: DPR Tak Jalankan UU 13/2022

DPR dinilai tak jalankan UU 13 / 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, saat membahas UU Kesehatan.

Meski Dikritik, DPR RI Bakal Bawa RUU Kesehatan ke Rapat Paripurna

Di tengah kencangnya kritik dari publik, DPR RI tetap menjadwalkan pengambilan keputusan tingkat II atau pengesahan Rancangan Undang-undang Kesehatan.

PPP Gelar Rapat Bappilu Nasional, Mardiono Serahkan Hasil Kajian Dapil ke Sandiaga Uno

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar rapat Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional untuk mematangkan persiapannya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Punya Jejak Bubarkan FPI, Luqman Hakim Ingin Jokowi Tegas ke Panji Gumilang

Penanganan kasus dugaan penistaaan agama yang saat ini menjerat pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang membutuhkan keseriusan dan ketegasan pemerintah.

Data Paspor Diduga Bobol, Kominfo Diminta Tanggung Jawab

Komisi I DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bertanggung jawab kepada publik atas dugaan kebocoran 34 juta data paspor WNI hingga diperjualbelikan.

Perpanjangan Masa Jabatan Kades Sarat Kepentingan Politik Transaksional

Agenda perpanjangan jabatan Kepala Desa (Kades) sama sekali tidak memiliki urgensi dasar pertimbangan yang cukup.

Geruduk DPR, Apdesi Tuntut 10 Persen APBN untuk Desa

Massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, pada Rabu siang (5/7/2023).

Baleg DPR Sepakati Usulan 20 Persen Dana Desa dari Transfer Daerah

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati usulan 20 persen dana desa berasal dari dana transfer daerah. Usulan itu nantinya akan dimasukkan ke dalam draf revisi Undang Undang (UU) 6/2014 tentang Desa.

KPK: Penyelenggara Negara Paling Tinggi Serahkan LHKPN Yudikatif, Paling Rendah Legislatif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 6.389 penyelenggara negara belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Melakukan Pembohongan Kepada DPR, Sri Mulyani Wajib Diberhentikan

Putusan MK Soal Mantan Napi Tidak Bisa Nyaleg Berlaku untuk Caleg DPR, Bukan DPD

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan mengenai pencalonan mantan narapidana (napi) korupsi dan sejumlah perilaku pidana lainnya dalam pemilihan legislatif (pileg) hanya berlaku bagi caleg DPR…

DPR Setuju BTN Rights Issue Senilai Rp2,98 Triliun di Semester II

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan menggelar penawaran umum terbatas (rights issue) senilai Rp 2,98 triliun pada Semester II-2022.

Penting untuk Perumahan Rakyat, DPR Minta PMN untuk BTN Dipercepat

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melalui skema rights issue. Langkah…

Himbara Kembali Ke Khitah, Siapa Diuntungkan?

Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang akan menertibkan bisnis anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk kembali ke bisnis utamanya mendapat dukungan dari kalangan…