Pendataan warga penerima bantuan sosial (bansos) harus dilakukan dengan cepat di Kota Medan.
Dengan begitu bantuan yang berasal dari pemerintah tersebut nantinya akan menjadi tepat sasaran dalam rangka mengurangi beban ekonomi di tengah masyarakat.
Demikian dsiampaikan anggota DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan terkait akurasi data penerima Bansos di Dinas Sosial Kota Medan.
“Dinsos harus bisa mengikuti gercep Pak Wali. Kejadian ini sebenarnya sudah berlarut-larut dan masih banyak masyarakat yang mengalaminya. Kalau bisa Dinsos langsung turun ke lapangan melakukan pendataannya,” katanya.
Selain itu, Syaiful, juga menyarankan agar Dinsos membuat layanan interaktif terkait penyaluran Bansos di Kota Medan. Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat yang kebingungan mengurus Bansos dan justru mendatangi kantor Wali Kota Medan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Kedatangan masyarakat ke Kantor Wali Kota merupakan bentuk bingungnya mereka mau melapor kemana. Tidak mungkin masyarakat mengadu ke Pusat. Oleh sebab itu, perlu kiranya Dinsos membuat layanan interaktif agar warga ada tempat pengaduannya,” tandasnya.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Khoiruddin Rangkuti, saat dikonfirmasi wartawan mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan data, lalu melakukan pengajuan kembali ke Kemensos.
“Apakah diterima atau tidak, Kemensos yang punya wewenang. Kita hanya memfasilitasi saja,” ucapnya.
Saat disinggung apakah pihaknya menyediakan layanan interaktif, Khoiruddin mengaku bahwa pihaknya sudah menyediakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan maupun kecamatan.
“Bagi masyarakat yang ingin mengadu terkait Bansos bisa melalui petugas pendamping. Tentu itu nanti diteruskan ke kita dan akan ditindaklanjuti,” tutupnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved