Sumut Masuk 10 Provinsi Inflasi Terendah

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masuk ke dalam provinsi dengan inflasi terendah, yakni 2,25% (y/y) pada Desember tahun 2023.

Sementara inflasi nasional pada Desember 2023 (y/y)tercatat 2,61%.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2024 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin bersama seluruh gubernur se-Indonesia melalui zoom, Rabu (3/1).

"Ada 10 provinsi dengan inflasi gabungan kota terendah yakni Sulteng, DKI, Kalbar, Sulbar, Sumbar, Sumut, Kaltara, Kalsel, dan NTT. Dan yang terendah adalah Aceh. Ada pula provinsi yang tertinggi dengan nilai inflasi di atas 3%, tentunya ini menjadi atensi kepada para kepala daerahnya, bagaimana  menjaga stabilitas daerahnya. Untuk sepuluh daerah yang inflasinya terendah, terima kasih," kata Mendagri Tito Karnavian.

Rakor Pengendalian inflasi, kata Tito, bertujuan memberi atensi kepada daerah yang memiliki angka inflasi tinggi, serta memaparkan beberapa upaya dalam mengendalikan inflasi di daerah. Dari paparan yang dilakukan oleh Kementan, Bulog, Satgas Pangan, Kemendag, TNI, Kejaksaan, Kepala Staf Kepresidenan, ada beberapa hal yang menjadi isu utama, yakni terkait stabilisasi bahan pokok. Hal ini menyangkut tentang produksi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, Mendagri meminta agar para Gubernur melakukan rakor dengan para bupati/walikota yang inflasinya masih tinggi. Juga meminta provinsi, kabupaten dan kota, agar mendata seluruh potensi luas lahan di seluruh wilayah, dengan melakukan pemetaan di mana saja daerah yang potensial. Kemudian melakukan percepatan tanam, sehingga masa panen juga lebih cepat.

Usai melihat paparan dari Rakor pengendalian inflasi, Pj Gubernur Sumut Hassanudin yang mengikuti Rakor secara daring di Ruangan Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, menyampaikan sangat bersyukur atas kolaborasi dan koordinasi yang dilakukan TPID Sumut. Sehingga inflasi dapat terkendali dengan baik.

Ia pun langsung berkoordinasi dengan TPID yang hadir saat itu, seperti Bank Indonesia Perwakilan Sumut, BPS Sumut, Bulog Drive I Sumut, serta Pimpinan OPD Provinsi Sumut. "Inflasi yang telah dicapai Provinsi Sumut seperti yang diungkapkan Mendagri, jangan membuat kita terlena. Untuk itu  sebagai Pj Gubernur Sumut, saya meminta saran kepada tim yang hadir saat ini, seperti yang dipaparkan Mendagri bahwa cabai, beras adalah komoditas yang selalu menjadi perhatian dan menjadi penyumbang inflasi," katanya.

Kemudian, kata Hassanudin, gangguan cuaca dan elnino juga menjadi faktor hambatan dalam mengendalikan inflasi. Karena faktor ini akan mempengaruhi masa tanam dan jumlah produksi pertanian. "Syukurnya tahun 2023, Provinsi Sumut tidak terkena elnino. Hanya saja ada bencana seperti banjir dan longsor. Inilah yang menjadi perhatian kita agar tidak ada gangguan pada waktu tanam, produksi, serta distribusinya," ucapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut IGP Wira Kusuma menyebutkan, inflasi di Sumut masih terkendali. Namun untuk komoditas cabai, diperlukan integrasi setiap daerah agar dapat mengatur pola tanam. Kemudian, terkait pendataan luas lahan pertanian juga sangat penting, sebab luas lahan pertanian di Sumut cukup luas.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Nurul Hasanudin menyebutkan, komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Desember 2023, antara lain beras, cabai merah, rokok kretek filter, akademi/perguruan tinggi, gula pasir, emas perhiasan, dan angkutan udara.

Ia menyarankan, agar Sumut menyediakan tempat penampungan untuk produk tanaman musiman seperti cabai dan tomat. Menurutnya dengan adanya tempat penampungan tersebut diharapkan mampu mengendalikan harga komoditas yang panennya musiman.

"Ini nantinya strategi di pertanian. Untuk BPS Sumut sendiri, pada hitungan Januari 2024 akan ada penambahan IHK yang tadinya hanya lima IHK, nanti menjadi delapan. Penambahannya ada Karo, Labuhanbatu, dan Deliserdang," ujarnya.