Soal Video Viral Kabid SMP Disdik Medan, Dewan Pakar Nasdem Sumut dan Pengamat Hukum Minta Bawaslu segera Bertindak

Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Sumut, Drs H Rahudman Harahap MM menyesalkan tindakan ASN yang tidak netral dan cenderung melanggar aturan hukum.

Hal tersebut diungkapkan Rahudman Harahap menanggapi video viral yang diduga Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, Andy Yudhistira yang mengajak para guru untuk memilih pasangan presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ini harus jadi perhatian serius, karena terang benderang kecurangan sudah dilakukan di depan mata," ujar Caleg DPR RI Dapil Sumut 1 dari Partai NasDem itu kepada Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa siang (16/1/2024).

Rahudman berharap hal tersebut dapat ditindak sebagaimana mestinya sehingga tidak terulang lagi kedepannya.

Sementara, Pengamat hukum Sumatera Utara (Sumut) Zakaria Rambe saat berbincang dengan RMOLSumut mengatakan, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas.

"Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain ASN, pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda," jelasnya.

Sanksi tersebut, sambung Zakaria menjelaskan, tertuang dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

"Hendaknya Bawaslu Medan harus segera bertindak untuk memanggil oknum ASN tersebut serta meminta klarifikasi apa maksud dan tujuan dari rapat itu. Bahkan semua yang hadir dalam tayangan video harus dihadirkan," minta Zakaria.

"Bila terbukti melakukan pelanggaran, pihak yang berwenang harus segera memberi sanksi sebagaimana dimaksud  pasal 949 UU 7 tahun 2017," pungkasnya.