Soal Covid 19, Gubernur Edy Minta Perhatian dan Bantuan Pemerintah Pusat

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta masukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani pandemi Covid-19. Ia juga mengharapkan bantuan dan perhatian pemerintah pusat agar pandemi ini segera berakhir. Hal ini disampaikan Gubernur dalam rapat pembahasan dan gambaran spesifik Covid-19 di Sumut dengan Kepala BNPB Doni Munardo yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (20/8), di kediaman Gubernur Sumut Jalan Pantai Bunga Desa Pamah, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Turut serta dalam rapat tersebut Forkopimda Sumut, Liaison officer (LO) BNPB untuk Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Sumut Dahlan Harahap serta para bupati/walikota se-Sumut. "Saya berharap, bukan lagi yang merah menjadi orange. Kalau bisa yang merah langsung menjadi hijau. Usaha kami dari siang sampai malam. Kita berjuang untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan kami pastikan kami menyayangi rakyat kami. Kami mohon petunjuk apa-apa yang bisa diharapkan dari pusat sehingga kami bisa lebih cepat keluar dari kesulitan ini." Ucap Edy Rahmayadi kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Edy Rahmayadi mengatakan, pesatnya penyebaran Covid-19 di Sumut antara lain karena letak geografis Sumut yang berbatasan dengan negara lain yang diduga menjadi salah satu penyebab penularan Covid-19 di daerah ini. "Sampai saat ini kita telah melakukan upaya edukasi dan imbauan pada masyarakat. Selanjutnya kita juga telah melaksanakan dan masih berjalan untuk pendisiplinan masyarakat dalam hal protokol kesehatan," katanya. Hal yang sama juga diperjelas Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar. Dikatakannya, sumber daya yang dimiliki Sumut belum merata hingga pendatang dengan mudah masuk dari pelabuhan Asahan, Labuhan Batu dan Tanjungbalai. Dalam hal ini, Martuani menyarankan agar dibentuknya pemukiman atau kampung tangguh yang dilakukan masyarakat didampingi Kamtibmas dan Babinsa untuk dapat mencegah dan menaati protokol kesehatan di daerah masing-masing. "Kemudian kita bekerja sama dalam hal ketahanan pangan agar tidak berdampak pada sosial dan ekonomi di masyarakat. Karena Sumut ini termasuk 8 provinsi yang masuk zona merah, maka perlu perhatian pemerintah pusat dalam penanganan ini," katanya. Sementara itu Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah melalui Kasdam I/BB Brigjen TNI Didied Pramudito menyarankan untuk segara meningkatkan patroli sacara masif terus menurus antara TNI, Polri dan Satpol PP. "Kami menyiapkan 5.000 personel dan begitu juga Polri. Kami siap membantu. Kepada bupati dan walikota, Pergub ini sudah ada dan saya minta dipatuhi dan dilaksanakan agar terjadi kesinambungan dalam pencegahan," katanya. Sedangkan pada akhir diskusi itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan bahwa Indonesia di zaman kolonial Belanda juga pernah mengalami musibah wabah. Dari pengalaman sejarah 102 tahun yang lalu, dapat dipetik pelajaran yang bisa diterapkan pada saat ini, yakni penerapan perubahan prilaku pada masyarakat. "Pemerintah kolonial dulu mereka fokus pada medis, namun mereka melakukan upaya lain yakni perubahan prilaku. Dalam melakukan perubahan prilaku ini adalah keteladanan yang diharapkan gubernur dapat mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan," katanya. Saat ini dijelaskan Doni, Indonesia dihadapkan pada perang total terhadap Covid-19. Langkah yang diambil yakni dengan mengajak orang lain dan berusaha patuh pada protokol kesehatan. Sementara sanksi hukum diharapkan jalan terakhir untuk melakukan tindakan "Kita berharap kompenen masyarakat berkontribusi dalam mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Kami tetap akan meberikan perhatian yang sama sesuai dengan perintah presiden untuk memprioritaskan 8 provinsi yang berada di zona merah," katanya. Ke depan, Doni juga mengajak untuk bagaimana memikirkan Rumah Sakit (RS) agar tidak terisi penuh. Ini guna melindungi dokter dan perwat dalam melaksanakan tugasnya. "Medis itu benteng terakhir, bukan benteng terdepan. Kita harus berupaya melindungi mereka dengan mencari solusi RS itu tidak penuh. Mereka bekerja tidak begitu berat sehingga mengurangi risiko mereka terpapar," katanya. Menurut Doni perubahan prilaku ini sangat penting menghadapi perang panjang yang belum diketahui sampai kapan dan dapat ditemukan vaksin. Sementara vaksin yang ditemukan sampai saat ini masih dalam tahap uji coba. Turut hadir mendampingi Gubernur, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir Lubis, Kepala Dinas Sosial Sumut Rajali dan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan.[R]

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta masukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani pandemi Covid-19. Ia juga mengharapkan bantuan dan perhatian pemerintah pusat agar pandemi ini segera berakhir. Hal ini disampaikan Gubernur dalam rapat pembahasan dan gambaran spesifik Covid-19 di Sumut dengan Kepala BNPB Doni Munardo yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (20/8), di kediaman Gubernur Sumut Jalan Pantai Bunga Desa Pamah, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Turut serta dalam rapat tersebut Forkopimda Sumut, Liaison officer (LO) BNPB untuk Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Sumut Dahlan Harahap serta para bupati/walikota se-Sumut. "Saya berharap, bukan lagi yang merah menjadi orange. Kalau bisa yang merah langsung menjadi hijau. Usaha kami dari siang sampai malam. Kita berjuang untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan kami pastikan kami menyayangi rakyat kami. Kami mohon petunjuk apa-apa yang bisa diharapkan dari pusat sehingga kami bisa lebih cepat keluar dari kesulitan ini." Ucap Edy Rahmayadi kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Edy Rahmayadi mengatakan, pesatnya penyebaran Covid-19 di Sumut antara lain karena letak geografis Sumut yang berbatasan dengan negara lain yang diduga menjadi salah satu penyebab penularan Covid-19 di daerah ini. "Sampai saat ini kita telah melakukan upaya edukasi dan imbauan pada masyarakat. Selanjutnya kita juga telah melaksanakan dan masih berjalan untuk pendisiplinan masyarakat dalam hal protokol kesehatan," katanya. Hal yang sama juga diperjelas Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar. Dikatakannya, sumber daya yang dimiliki Sumut belum merata hingga pendatang dengan mudah masuk dari pelabuhan Asahan, Labuhan Batu dan Tanjungbalai. Dalam hal ini, Martuani menyarankan agar dibentuknya pemukiman atau kampung tangguh yang dilakukan masyarakat didampingi Kamtibmas dan Babinsa untuk dapat mencegah dan menaati protokol kesehatan di daerah masing-masing. "Kemudian kita bekerja sama dalam hal ketahanan pangan agar tidak berdampak pada sosial dan ekonomi di masyarakat. Karena Sumut ini termasuk 8 provinsi yang masuk zona merah, maka perlu perhatian pemerintah pusat dalam penanganan ini," katanya. Sementara itu Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah melalui Kasdam I/BB Brigjen TNI Didied Pramudito menyarankan untuk segara meningkatkan patroli sacara masif terus menurus antara TNI, Polri dan Satpol PP. "Kami menyiapkan 5.000 personel dan begitu juga Polri. Kami siap membantu. Kepada bupati dan walikota, Pergub ini sudah ada dan saya minta dipatuhi dan dilaksanakan agar terjadi kesinambungan dalam pencegahan," katanya. Sedangkan pada akhir diskusi itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan bahwa Indonesia di zaman kolonial Belanda juga pernah mengalami musibah wabah. Dari pengalaman sejarah 102 tahun yang lalu, dapat dipetik pelajaran yang bisa diterapkan pada saat ini, yakni penerapan perubahan prilaku pada masyarakat. "Pemerintah kolonial dulu mereka fokus pada medis, namun mereka melakukan upaya lain yakni perubahan prilaku. Dalam melakukan perubahan prilaku ini adalah keteladanan yang diharapkan gubernur dapat mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan," katanya. Saat ini dijelaskan Doni, Indonesia dihadapkan pada perang total terhadap Covid-19. Langkah yang diambil yakni dengan mengajak orang lain dan berusaha patuh pada protokol kesehatan. Sementara sanksi hukum diharapkan jalan terakhir untuk melakukan tindakan "Kita berharap kompenen masyarakat berkontribusi dalam mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Kami tetap akan meberikan perhatian yang sama sesuai dengan perintah presiden untuk memprioritaskan 8 provinsi yang berada di zona merah," katanya. Ke depan, Doni juga mengajak untuk bagaimana memikirkan Rumah Sakit (RS) agar tidak terisi penuh. Ini guna melindungi dokter dan perwat dalam melaksanakan tugasnya. "Medis itu benteng terakhir, bukan benteng terdepan. Kita harus berupaya melindungi mereka dengan mencari solusi RS itu tidak penuh. Mereka bekerja tidak begitu berat sehingga mengurangi risiko mereka terpapar," katanya. Menurut Doni perubahan prilaku ini sangat penting menghadapi perang panjang yang belum diketahui sampai kapan dan dapat ditemukan vaksin. Sementara vaksin yang ditemukan sampai saat ini masih dalam tahap uji coba. Turut hadir mendampingi Gubernur, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir Lubis, Kepala Dinas Sosial Sumut Rajali dan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan.