Sepanjang Masyarakat Belum Bisa Memilah Informasi, Hoax dan Black Campaign Sulit Dihindari

Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi masih tetap dibayangi potensi hoax black campaign. Pasalnya, masyarakat masih belum bisa memilah dengan baik setiap informasi yang mereka terima.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, hoax dan black campaign khususnya di media sosial sulit dihindari. Sebab, materi negatif tersebut cenderung diproduksi secara profesional oleh pihak-pihak tertentu.

"Dalam kampanye itu membuat timses termasuk simpatisan akan terbawa untuk membangun opini-opini yang jelas tidak benar tapi punya daya rusak luar biasa kepada kandidat,” kata Dedi dalam keterangannya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/11/2023).

Ditambahkan Dedi, produsen-produsen itu bertujuan untuk mendegradasi lawan politik agar semakin tidak dipilih oleh masyarakat. Dengan begitu, mereka akan lebih leluasa mengampanyekan jagoan politiknya agar bisa semakin besar dipilih oleh publik.

"Kita tidak bisa menghindari hoax dan black campaign, karena memang ada tabel marketnya. Sepanjang masyarakat tidak bisa dimandirikan menyerap informasi, maka selama itu hoax dan disinformasi akan muncul," tutur pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Senada dengan Dedi, pegiat media sosial dari Cyber Indonesia, Farhana Nabila Hanifah berpandangan, hoax pada 2024 akan masih terbuka lebar untuk terus menyebar. Hanya saja, dia melihat perkembangan yang ada saat ini, hoax cenderung tidak terlalu berdampak pada kehidupan politik khususnya kaum muda Indonesia.

"Pengalaman 2019 lalu, saya sebagai pengguna sosmed dan pemerhati melihat bahwa 2023 saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai pintar memilah mana isu hoax, polarisasi, dan sebagainya," kata Nabila.

Sementara itu, Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah mengatakan, kunci kebahagiaan Pemilu 2024 sejatinya ada di elite politiknya. Apakah mereka akan selalu menghalalkan segala cara untuk bisa meraih kemenangan, atau lebih mengedepankan penerapan nilai untuk ajang demokrasi lima tahunan ini.

"Kita sudah mengalami berbagai momentum demokrasi, bukan soal pilpres tapi juga pilkada. Yang mengkhawatirkan adalah semua tokoh elite politik dalam berkuasa menghalalkan segala cara. Padahal nilai-nilai jauh lebih penting ketimbang kekuasaan," tegas aktivis 98 ini.