Ketidakadilan dan perbuatan semena-mena kembali diperlihatkan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah keramaian yang timbul akibat kehadiran rombongan Presiden ke Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (23/2) lalu.
"Ini akan menambah catatan dan menjadi preseden buruk terhadap kesamaan pemberlakuan hukum di Indonesia di era Jokowi. Bagaimana tidak, Presiden melarang membuat kerumunan, tetapi dia menciptakan kerumunan sendiri," kata ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) Kota Binjai Abdul Sanni Fattah kepada RMOLSumut, Minggu (28/2).
Dengan kembali mempertontonkan tidak paralelnya ucapan dan tindakan, kata Sanni, Jokowi sudah gagal memimpin dan menjadi imam bagi Indonesia.
"Kerumunan yang disebabkan oleh Jokowi sendiri ini menunjukkan bahwa Jokowi ini adalah orang yang tidak pantas dan layak menjadi orang nomor satu di Indonesia ini. Jokowi kerap menabrak apa yg dia sampaikan sendiri," cetus Sanni.
Apa yang dipertontonkan penguasa, lanjut Sanni, merupakan provokasi kepada oposisi. Dimana pemerintah telah memproses hukum Habib Rizieq Shihab akibat kerumunan yang muncul saat penyambutan HRS di Indonesia.
"Ini provokasi pemerintah. Sengaja memancing keributan dan kerusuhan di tengah anak bangsa. Oposisi langsung diproses, Pemerintah bisa semena-mena," kata Sanni berapi-api.
Sanni juga mengajak warga untuk melihat dengan jernih persoalan keadilan di republik di masa pemerintahan Jokowi.
"Ayolah, warga juga harus punya sikap. Ini bukan sekadar persoalan oposisi dan proposisi. Ini persoalan keadilan. Kenapa masih mendukung dan mencari pembenaran terhadap kesalahan yang sudah berkali-kali dipertontonkan rezim ini?" demikian Sanni.
© Copyright 2024, All Rights Reserved