Cawapres Sandiaga Uno menilai sejumlah aspek pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 harus dievaluasi. Menurutnya, evaluasi yang menyeluruh itu akan mewujudkan suatu pesta demokrasi yang jujur dan adil sesuai dengan asasnya.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi telah secara resmi mengajukan gugatan ke MK pada Jumat (24/5). Tim Hukum BPN ini dipimpin langsung oleh Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Hashim Djojohadikusumo yang adalah adik kandung Capres Prabowo Subianto.
"Bagi kami, perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap berbagai aspek pemilu yaitu dari sisi manajerial, pengelolaan data, pengelolaan pemangku kepentingan atau stakeholder dan berbagai aspek lainnya yang sangat penting dalam melaksankan pemilu yang jujur dan adil," ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5) malam.
Sandi menambahkan, proses demokrasi ke MK ini menjadi salah satu harapan rakyat yang menginginkan perubahan dan kesejahteraan ekonomi. Bahkan, ia juga menyebut langkah mengajukan gugatan merupakan tuntutan dari rakyat yang kecewa dengan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Ini harus secara serius dan tuntas diperbaiki untuk memastikan demokrasi kita yang tidak terus terciderai," pungkasnya.[top/rmol]
"Bagi kami, perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap berbagai aspek pemilu yaitu dari sisi manajerial, pengelolaan data, pengelolaan pemangku kepentingan atau stakeholder dan berbagai aspek lainnya yang sangat penting dalam melaksankan pemilu yang jujur dan adil," ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5) malam.
Sandi menambahkan, proses demokrasi ke MK ini menjadi salah satu harapan rakyat yang menginginkan perubahan dan kesejahteraan ekonomi. Bahkan, ia juga menyebut langkah mengajukan gugatan merupakan tuntutan dari rakyat yang kecewa dengan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Ini harus secara serius dan tuntas diperbaiki untuk memastikan demokrasi kita yang tidak terus terciderai," pungkasnya.[top/rmol]
Cawapres Sandiaga Uno menilai sejumlah aspek pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 harus dievaluasi. Menurutnya, evaluasi yang menyeluruh itu akan mewujudkan suatu pesta demokrasi yang jujur dan adil sesuai dengan asasnya.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi telah secara resmi mengajukan gugatan ke MK pada Jumat (24/5). Tim Hukum BPN ini dipimpin langsung oleh Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Hashim Djojohadikusumo yang adalah adik kandung Capres Prabowo Subianto.
"Bagi kami, perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap berbagai aspek pemilu yaitu dari sisi manajerial, pengelolaan data, pengelolaan pemangku kepentingan atau stakeholder dan berbagai aspek lainnya yang sangat penting dalam melaksankan pemilu yang jujur dan adil," ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5) malam.
Sandi menambahkan, proses demokrasi ke MK ini menjadi salah satu harapan rakyat yang menginginkan perubahan dan kesejahteraan ekonomi. Bahkan, ia juga menyebut langkah mengajukan gugatan merupakan tuntutan dari rakyat yang kecewa dengan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Ini harus secara serius dan tuntas diperbaiki untuk memastikan demokrasi kita yang tidak terus terciderai," pungkasnya.[top/rmol]
"Bagi kami, perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap berbagai aspek pemilu yaitu dari sisi manajerial, pengelolaan data, pengelolaan pemangku kepentingan atau stakeholder dan berbagai aspek lainnya yang sangat penting dalam melaksankan pemilu yang jujur dan adil," ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5) malam.
Sandi menambahkan, proses demokrasi ke MK ini menjadi salah satu harapan rakyat yang menginginkan perubahan dan kesejahteraan ekonomi. Bahkan, ia juga menyebut langkah mengajukan gugatan merupakan tuntutan dari rakyat yang kecewa dengan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Ini harus secara serius dan tuntas diperbaiki untuk memastikan demokrasi kita yang tidak terus terciderai," pungkasnya.[top/rmol]
BERITA SEBELUMNYA
Ini Dia Orang Yang Menyuplai Batu Untuk Aksi 21-22 Mei
BERITA BERIKUTNYA
Bahaya, Kehancuran Akibat Kerusuhan Mei 1998 Bisa Kembali Terjadi
Van Joened
Berita Populer
