Sampaikan Data Salah dan Provokatif, PAN Minta Anies Disanksi

Bawaslu RI diminta memberikan sanksi tegas kepada paslon capres-cawapres yang memberikan data tidak benar di dalam debat. Sebab, para paslon dinilai adalah sosok yang akan menjadi tuntunan dan panutan bagi masyarakat. Karena itu, sangat tidak pantas jika ada paslon yang berbicara dan menyampaikan data salah dan menyesatkan.

"Kemarin itu, pak Anies (Baswedan) tidak hanya menyampaikan data salah dan provokatif. Tetapi sangat terasa bahwa sebelum debat semuanya sudah dipersiapkan. Data sudah disusun dengan target menjatuhkan dan mempermalukan Prabowo (Subianto). Tindakan seperti ini sangat tidak pantas dan jauh dari adat istiadat dan nilai-nilai ketimuran," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/1/2024).

Saleh mengatakan, saat debat capres ketiga di Istora Senayan pada Minggu (7/1), ada banyak data yang memang salah dan menyesatkan. Paling tidak, ada dua data yang salah dan fatal. Pertama, Anies menyebut bahwa Kementerian Pertahanan menghabiskan Rp700 triliun anggarannya untuk membeli Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutista) bekas.

"Kedua, tanah yang dikuasai Prabowo seluas 340 hektare yang kemudian dikoreksi dengan menyebut 340 ribu hektare," kata Saleh.

Soal anggaran, tegas Saleh, adalah sangat menyesatkan jika disebut semuanya untuk membeli Alutista bekas. Padahal, duit Rp700 triliun tersebut adalah anggaran untuk lima tahun Kementerian Pertahanan.

"Dana itu dipergunakan secara kolektif oleh TNI AD, AU, AL, dan biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan kesejahteraan prajurit," kata Saleh.

Sementara, kepemilikan tanah yang disebut, kata Saleh, juga salah dan jauh dari kebenaran. Selain jumlah luas lahan yang salah, tanah yang dimaksud sudah dikembalikan ke negara beberapa tahun lalu.

Menurut Saleh, seandainya kepemilikan itu masih terjadi, tidak ada satu aturan pun yang dilanggar. Bahkan, kepemilikan itu, menurut mantan Wapres Jusuf Kalla, diambil oleh Prabowo agar tidak dikuasai oleh orang asing.

"Dari kedua kasus ini saja, sudah kelihatan ada niat buruk dari Anies untuk menjatuhkan dan mempermalukan Prabowo. Selain data yang salah, semua menangkap kesan ada upaya mempermalukan Prabowo. Maka tidak heran sekarang ini banyak video ibu-ibu yang menangis dan viral di medsos karena merasa iba dan kasihan kepada Prabowo," kata Saleh.

"Jangan nanti muncul fitnah lagi kalau Prabowo playing victim. Sedikit pun tidak ada niat untuk itu. Tetapi faktanya memang Prabowo menjadi korban bulliying," sambungnya.

Dalam konteks ini, lanjut Saleh, Bawaslu didesak untuk segera mengambil tindakan tegas kepada Anies. Sebab jika tidak diproses, aksi yang dilakukan Anies dikhawatirkan akan berulang lagi.

"Hal ini sangat tidak baik bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia," demikian Saleh.