Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir

SALAH satu permasalahan hukum dan sosial yang melilit basyarakat Indonesia saat ini, terutama kalangan Rakyat basa dan miskin adalah posisi mereka yang menjadi korban dan termarjinalkan akibat hilangnya hak-hak mereka atas lahan/ tanah akibat terjadinya sengketa penguasaan dan pemilikan lahan sebagai sumber kehidupan mereka, dalam hal mana permasalahan ini semakin hari kian bertambah rumit dan terkesan adanya ketidakseriusan Pemerintah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu merupakan Kesalahan Besar (bahkan berbagai kalangan menyatakan hal itu sebagai suatu kebohongan publik yang seharusnya tidak pantas  dilakukan seorang Petahana calon Presiden) bila  dalam acara debat Putaran ke 2 Calon Presiden RI salah satu kandidat yaitu Ir.Joko Widodo selaku calon petahana mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir selama kepemimpinannya  tidak ada lagi konflik atau sengketa pertanahan/agraria di Indonesia.

Padahal  salah satu krusial point dalam pertanahan di Indonesia adalah tidak terselesaikannya kasus - kasus dan sengketa pertanahan yang berlarut-larut serta munculnya kembali sengketa-sengketa baru di bidang pertnahan. Kondisi ini semkin mempersulit kehidupan Rakyat terutama para petani yang tidak lagi memiliki lahan atau lahannya telah beralih kepada pengusaha dengan berbagai modus yang semuanya berujung pada hilangnya hak-hak mereka atas lahan yang menjadi sumber penghidupan bagi keluarga mereka.

Sengketa Hak Atas Tanah

Sengketa hak atas tanah saat ini mewarnai hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di perdesaan maupun di perkotaan, yang semuanya membawa konsekwensi  terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat seperti ; permasalahan hukum, permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan politik dan permasalahan keamanan bahkan bisa mengancam permaslahan keutuhan bangsa ini. Konflik pertanahan pada kenyataannya telah menyuburkan dan merebaknya praktek monopoli dan spekulasi penguasaan tanah. Tanah sudah dijadikan sebagai komoditi perdagangan yang hanya menguntungkan para pihak pemilik modal. Para petani banyak yang tergusur dari lahannya karena tidak mampu menghadirkan bukti formal kepemilikan berupa sertifikat atas lahannya.

Terjadinya alih fungsi terhadap lahan pertanian, termarginalkannya hak-hak masyarakat adat; terjadinya penggusuran paksa terhadap sejumlah  rakyat kecil dari kampung pemukiman yang telah puluhan tahun mereka tempati secara turun temurun akan tetapi mereka tidak mampu menunjukkan dokumen formal  berupa sertifikat kepemilikan lahan dimaksud, sehingga lahan-lahan tersebut jatuh ke tangan pemilik modal atau perusahaan yang telah memegang bukti formal sertifikat atas lahan permukiman rakyat kecil tersebut. Berbagai  bentuk sengketa lahan yang terjadi tentunya tidak berdiri sendiri, akan tetapi sangat dipengaruhi berbagai variabel, seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundangan yang ada, ketidak patuhan terhadap aturan yang ada, lalainya pemerintah dalam mencegaha terjadinya sengketa dan berbagai faktor terkait lainnya.

Berbagai typologi sengketa tersebut pada umumnya semua hanya mengakibatkan kerugian kepada warga masyarakat yang berada dalam posisi lemah dari berbagai bidang, termasuk dalam akses memenangkan perkara persengketaan apabila dibawa penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Berbagai Data Sengketa/Konflik di Bidang Pertanahan.
Berkaitan dengan pernyataan kontroversial dan tidak akuratnya informasi yang disampaikan Calon Petahana Presiden Ir. Joko Widodo tentang tidak adanya sengketa pertanahan/sengketa lahan kurun waktu 3 tahun terakhir pemerintahannya ternyata menimbulkan reaksi yang luas dari berbagai kalangan, bukan hanya dari Pihak Partai Poilitik dan Tokoh yang berseberangan dengan Rezim Penguasa saat ini, tetapi juga berbagai kalangan lain yang selama ini konsern terhadapa advokasi pembelaan hak-hak rakyat yang menjadi korban sengketa dan ketidak adilan dalam lapangan agraria, sehingga pernyataan  tersebut dengan mudah dapat dipatahkan oleh berbagai pihak dengan menampilkan berbagai data sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat  yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Merujuk kepada berbagai sumber, ternyata pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang sendiri mencatat data kasus sengketa lahan di Indonesia selama 4 tahun terakhir yaitu periode 2015 â€" 2018 tercatat kasus sengketa pertanahan sebagai berikut tahun 2015 sebanyak 2.145 sengketa dimana 947 terselesaikan. Kemudian tahun 2016 sebanyak 2.996 sengketa dimana 1.570 terselesaikan. Tahun 2017 ada 3.293 sengketa 1.034 terselesaikan. Agustus 2018 ada 2.368 sengketa 480 terselesaikan.

Dari 34 Provinsi, terdapat 5 Provinsi yang mempunyai sengketa lahan/pertanahan terbesar yaitu Provinsi Jawa Barat 427 kasus; Provinsi Sumatera Utara 1.863 kasus; Provinsi Sulawesi Selatan 1.858 kasus; Provinsi Sumatera Barat 1.307 kasus dan Provinsi Jawa Tengah 1.145 kasus.

Bahkan dalam statemennya kepada pers/awak media pada tanggal 31 Oktober 2018, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil menyatakan bahwa data yang ada menunjukkan saat ini lebih dari 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia.

Sementara itu sumber lainnya menyampaikan data konflik agraria/pertanahan, seperti yang dipublis oleh Konsosrsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa untuk tahun 2017 aja terjadi terjadi 659 konflik agraria dengan luas objek sengketa mencapai 520.491,87 Ha yang melibatkan 652.738 Kepala Keluarga, dimana jumlah konflik tersebut mengalami peningkata sebanyak 50 persen dibanding  Tahun 2016.

Secara lebih rinci untuk 3 tahun kurun waktu 2015 â€" 2017 pihak KPA mencatat data konflik agraria/pertanahan yakni Perkebunan 208 konflik pada luas lahan 194.453,27 hektar, Kehutanan sebanyak 30 konflik pada lahan seluas 137.204,47 hektar. Lalu konflik Proferti sebanyak 199 konflik pada luas lahan 10.337,72 hektar, Infrastruktur    94 konflik pada lahan 56.607,9 hektar, Pertanian 78 konflik pada lahan 38.986,24 hektar, Pesisir/Kelautan 28 konflik pada lahan 41.109,47 hektar dan Pertambangan 22 konflik pada lahan 45.792,8 hektar.

Jelas bagi semua pihak dengan data-data tersebut maka tidak tepat dan menjadi kesalahan vatal bila disebut tidak ada  konflik agraria/pertanahan  3 tahun terakhir di Indonesia.

SALAH satu permasalahan hukum dan sosial yang melilit basyarakat Indonesia saat ini, terutama kalangan Rakyat basa dan miskin adalah posisi mereka yang menjadi korban dan termarjinalkan akibat hilangnya hak-hak mereka atas lahan/ tanah akibat terjadinya sengketa penguasaan dan pemilikan lahan sebagai sumber kehidupan mereka, dalam hal mana permasalahan ini semakin hari kian bertambah rumit dan terkesan adanya ketidakseriusan Pemerintah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu merupakan Kesalahan Besar (bahkan berbagai kalangan menyatakan hal itu sebagai suatu kebohongan publik yang seharusnya tidak pantas  dilakukan seorang Petahana calon Presiden) bila  dalam acara debat Putaran ke 2 Calon Presiden RI salah satu kandidat yaitu Ir.Joko Widodo selaku calon petahana mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir selama kepemimpinannya  tidak ada lagi konflik atau sengketa pertanahan/agraria di Indonesia.

Padahal  salah satu krusial point dalam pertanahan di Indonesia adalah tidak terselesaikannya kasus - kasus dan sengketa pertanahan yang berlarut-larut serta munculnya kembali sengketa-sengketa baru di bidang pertnahan. Kondisi ini semkin mempersulit kehidupan Rakyat terutama para petani yang tidak lagi memiliki lahan atau lahannya telah beralih kepada pengusaha dengan berbagai modus yang semuanya berujung pada hilangnya hak-hak mereka atas lahan yang menjadi sumber penghidupan bagi keluarga mereka.

Sengketa Hak Atas Tanah

Sengketa hak atas tanah saat ini mewarnai hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di perdesaan maupun di perkotaan, yang semuanya membawa konsekwensi  terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat seperti ; permasalahan hukum, permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan politik dan permasalahan keamanan bahkan bisa mengancam permaslahan keutuhan bangsa ini. Konflik pertanahan pada kenyataannya telah menyuburkan dan merebaknya praktek monopoli dan spekulasi penguasaan tanah. Tanah sudah dijadikan sebagai komoditi perdagangan yang hanya menguntungkan para pihak pemilik modal. Para petani banyak yang tergusur dari lahannya karena tidak mampu menghadirkan bukti formal kepemilikan berupa sertifikat atas lahannya.

Terjadinya alih fungsi terhadap lahan pertanian, termarginalkannya hak-hak masyarakat adat; terjadinya penggusuran paksa terhadap sejumlah  rakyat kecil dari kampung pemukiman yang telah puluhan tahun mereka tempati secara turun temurun akan tetapi mereka tidak mampu menunjukkan dokumen formal  berupa sertifikat kepemilikan lahan dimaksud, sehingga lahan-lahan tersebut jatuh ke tangan pemilik modal atau perusahaan yang telah memegang bukti formal sertifikat atas lahan permukiman rakyat kecil tersebut. Berbagai  bentuk sengketa lahan yang terjadi tentunya tidak berdiri sendiri, akan tetapi sangat dipengaruhi berbagai variabel, seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundangan yang ada, ketidak patuhan terhadap aturan yang ada, lalainya pemerintah dalam mencegaha terjadinya sengketa dan berbagai faktor terkait lainnya.

Berbagai typologi sengketa tersebut pada umumnya semua hanya mengakibatkan kerugian kepada warga masyarakat yang berada dalam posisi lemah dari berbagai bidang, termasuk dalam akses memenangkan perkara persengketaan apabila dibawa penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Berbagai Data Sengketa/Konflik di Bidang Pertanahan.
Berkaitan dengan pernyataan kontroversial dan tidak akuratnya informasi yang disampaikan Calon Petahana Presiden Ir. Joko Widodo tentang tidak adanya sengketa pertanahan/sengketa lahan kurun waktu 3 tahun terakhir pemerintahannya ternyata menimbulkan reaksi yang luas dari berbagai kalangan, bukan hanya dari Pihak Partai Poilitik dan Tokoh yang berseberangan dengan Rezim Penguasa saat ini, tetapi juga berbagai kalangan lain yang selama ini konsern terhadapa advokasi pembelaan hak-hak rakyat yang menjadi korban sengketa dan ketidak adilan dalam lapangan agraria, sehingga pernyataan  tersebut dengan mudah dapat dipatahkan oleh berbagai pihak dengan menampilkan berbagai data sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat  yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Merujuk kepada berbagai sumber, ternyata pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang sendiri mencatat data kasus sengketa lahan di Indonesia selama 4 tahun terakhir yaitu periode 2015 â€" 2018 tercatat kasus sengketa pertanahan sebagai berikut tahun 2015 sebanyak 2.145 sengketa dimana 947 terselesaikan. Kemudian tahun 2016 sebanyak 2.996 sengketa dimana 1.570 terselesaikan. Tahun 2017 ada 3.293 sengketa 1.034 terselesaikan. Agustus 2018 ada 2.368 sengketa 480 terselesaikan.

Dari 34 Provinsi, terdapat 5 Provinsi yang mempunyai sengketa lahan/pertanahan terbesar yaitu Provinsi Jawa Barat 427 kasus; Provinsi Sumatera Utara 1.863 kasus; Provinsi Sulawesi Selatan 1.858 kasus; Provinsi Sumatera Barat 1.307 kasus dan Provinsi Jawa Tengah 1.145 kasus.

Bahkan dalam statemennya kepada pers/awak media pada tanggal 31 Oktober 2018, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil menyatakan bahwa data yang ada menunjukkan saat ini lebih dari 8.000 kasus sengketa lahan di Indonesia.

Sementara itu sumber lainnya menyampaikan data konflik agraria/pertanahan, seperti yang dipublis oleh Konsosrsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa untuk tahun 2017 aja terjadi terjadi 659 konflik agraria dengan luas objek sengketa mencapai 520.491,87 Ha yang melibatkan 652.738 Kepala Keluarga, dimana jumlah konflik tersebut mengalami peningkata sebanyak 50 persen dibanding  Tahun 2016.

Secara lebih rinci untuk 3 tahun kurun waktu 2015 â€" 2017 pihak KPA mencatat data konflik agraria/pertanahan yakni Perkebunan 208 konflik pada luas lahan 194.453,27 hektar, Kehutanan sebanyak 30 konflik pada lahan seluas 137.204,47 hektar. Lalu konflik Proferti sebanyak 199 konflik pada luas lahan 10.337,72 hektar, Infrastruktur    94 konflik pada lahan 56.607,9 hektar, Pertanian 78 konflik pada lahan 38.986,24 hektar, Pesisir/Kelautan 28 konflik pada lahan 41.109,47 hektar dan Pertambangan 22 konflik pada lahan 45.792,8 hektar.

Jelas bagi semua pihak dengan data-data tersebut maka tidak tepat dan menjadi kesalahan vatal bila disebut tidak ada  konflik agraria/pertanahan  3 tahun terakhir di Indonesia.