Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti buruknya capaian pendapatan daerah dari Pajak Reklame Pemko Medan pada tahun 2018. Dari target 107.22 Miliar, Pemko Medan hanya mampu mendulang 13,72 Miliar.
Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan, Muhammad Nasir menilai dapaian yang didapat Pemko Medan merupakan pencapaian yang memalukan.
"Dari sektor pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar 13,72 milyar atau 12,80 persen saja dari target sebesar 107,22 milyar rupiah adalah memalukan dan sangat tidak bisa diterima," jelas Nasir dalam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018, Senin (24/06/2019).
Fraksi PKS berpendapat, rendahnya pencapaian ini tidak ada kaitannya dengan penumbangan sebagian reklame ilegal dan berizin di kota Medan. Karena papan reklame yang di robohkan adalah yang tidak berizin atau ilegal karena memang tidak mau membayar pajak.
"Jadi kami meminta penjelasan pemerintah kota Medan mengapa pendapatan dari sektor pajak reklame sangat rendah sekali. Serta apa solusi yang akan dilakukan pemerintah kota Medan di tahun 2019 ini untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak reklame?," jelasnya.
Begitujuga realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah hanya sebesar 85,20 milyar rupiah atau sebesar 33,97 persen dari target sebesar 250,84 milyar rupiah. Fraksi PKS menilai pencapaian tahun 2018 merupakan pencapaian terendah dalam kurun sepuluh tahun terakhir lebih sangat memalukan.
"Seluruh pos pendapatan dalam sektor retribusi daerah tidak ada satupun yang mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pemerintah kota Medan melaui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di sektor ini menunjukkan tidak bekerja. Kami minta agar kepala dinas terkait di evaluasi saja," paparnya.
Melihat hasil pencapaian dari sektor retribusi daerah, Fraksi PKS sangat terkejut, karena kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia."Kami minta penjelasannya mengapa hal ini bisa terjadi serta apa langkah-langkah pemerintah kota medan untuk memperbaikinya," ucapnya.
Kemudian, realisasi pendapatan dari pos retribusi parkir tepi jalan umum hanya sebesar 19,71 milyar rupiah atau sebesar 45 persen dari target sebesar 43,81 milyar rupiah. FPKS menilai bahwa pendapatan dari sektor ini sangat tidak nyata karena potensi parkir di kota Medan sangat besar.
"Kami sebelumnya telah mengungkap potensi parkir tepi jalan umum yang mencapai seratusan milyar rupiah setiap tahun. Bahkan kami pernah mengusulkan agar kota Medan menerap sistem e-parking untuk seluruh parkir tepi jalan umum, namun pemerintah kota enggan untuk menerapkan. Padahal dengan penerapan e-parking, potensi pendapatan dari pos bisa meningkat sangat signifikan. Kami minta penjelasannya mengapa pendapatan dari pos ini sangat rendah," ucapnya.
FPKS juga menyoroti pencapaian pendapatan dari pos izin mendirikan bangunan yang hanya sebesar 25,75 Milyar rupiah atau sebesar 17,43 persen dari target sebesar 147,74 milyar rupiah.
"Jika pencapaian ini kita jadikan indikator pembangunan gedung bangunan di kota Medan, hal ini menunjukkan bahwa volume pembangunan gedung di kota Medan sangat kecil sekali, baik itu pembangunan rumah, kompleks perumahan, rumah toko, kompleks pertokoan maupun gedung bertingkat. Namun, jika kita telisik lebih dalam bahwa pembangunan oleh pihak pengembang terus berjalan seperti biasa dan tidak mengalami penurunan. Maka, kami minta penjelasan mengapa capaian pad dari pos ini sangat rendah sekali," jelasnya.
Selain sektor Pajak dan Retribusi, FPKS juga mempertanyakan pendapatan dari dua BUMD kota medan yaitu PD. Rumah Potong hewan dan PD. Pembangunan yang belum memberikan kontribusi terhadap pad kota Medan sungguh memprihatinkan.
"Kami sudah sering menyuarakan bahwa BUMD yang tidak mampu memberi keuntungan terhadap PAD kota Medan perlu dievaluasi keberadaannya. Atau jajaran direksi yang ada saat ini perlu di evaluasi karena tidak mampu merealisasikan ekspektasi pemerintah kota Medan untuk berkontribusi terhadap pad kota Medan. Kami minta penjelasannya mengapa dua BUMD ini belum bisa memberikan keuntungan terhadap PAD kota Medan.
Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan, Muhammad Nasir menilai dapaian yang didapat Pemko Medan merupakan pencapaian yang memalukan.
"Dari sektor pajak daerah, realisasi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar 13,72 milyar atau 12,80 persen saja dari target sebesar 107,22 milyar rupiah adalah memalukan dan sangat tidak bisa diterima," jelas Nasir dalam rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018, Senin (24/06/2019).
Fraksi PKS berpendapat, rendahnya pencapaian ini tidak ada kaitannya dengan penumbangan sebagian reklame ilegal dan berizin di kota Medan. Karena papan reklame yang di robohkan adalah yang tidak berizin atau ilegal karena memang tidak mau membayar pajak.
"Jadi kami meminta penjelasan pemerintah kota Medan mengapa pendapatan dari sektor pajak reklame sangat rendah sekali. Serta apa solusi yang akan dilakukan pemerintah kota Medan di tahun 2019 ini untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak reklame?," jelasnya.
Begitujuga realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah hanya sebesar 85,20 milyar rupiah atau sebesar 33,97 persen dari target sebesar 250,84 milyar rupiah. Fraksi PKS menilai pencapaian tahun 2018 merupakan pencapaian terendah dalam kurun sepuluh tahun terakhir lebih sangat memalukan.
"Seluruh pos pendapatan dalam sektor retribusi daerah tidak ada satupun yang mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pemerintah kota Medan melaui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di sektor ini menunjukkan tidak bekerja. Kami minta agar kepala dinas terkait di evaluasi saja," paparnya.
Melihat hasil pencapaian dari sektor retribusi daerah, Fraksi PKS sangat terkejut, karena kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia."Kami minta penjelasannya mengapa hal ini bisa terjadi serta apa langkah-langkah pemerintah kota medan untuk memperbaikinya," ucapnya.
Kemudian, realisasi pendapatan dari pos retribusi parkir tepi jalan umum hanya sebesar 19,71 milyar rupiah atau sebesar 45 persen dari target sebesar 43,81 milyar rupiah. FPKS menilai bahwa pendapatan dari sektor ini sangat tidak nyata karena potensi parkir di kota Medan sangat besar.
"Kami sebelumnya telah mengungkap potensi parkir tepi jalan umum yang mencapai seratusan milyar rupiah setiap tahun. Bahkan kami pernah mengusulkan agar kota Medan menerap sistem e-parking untuk seluruh parkir tepi jalan umum, namun pemerintah kota enggan untuk menerapkan. Padahal dengan penerapan e-parking, potensi pendapatan dari pos bisa meningkat sangat signifikan. Kami minta penjelasannya mengapa pendapatan dari pos ini sangat rendah," ucapnya.
FPKS juga menyoroti pencapaian pendapatan dari pos izin mendirikan bangunan yang hanya sebesar 25,75 Milyar rupiah atau sebesar 17,43 persen dari target sebesar 147,74 milyar rupiah.
"Jika pencapaian ini kita jadikan indikator pembangunan gedung bangunan di kota Medan, hal ini menunjukkan bahwa volume pembangunan gedung di kota Medan sangat kecil sekali, baik itu pembangunan rumah, kompleks perumahan, rumah toko, kompleks pertokoan maupun gedung bertingkat. Namun, jika kita telisik lebih dalam bahwa pembangunan oleh pihak pengembang terus berjalan seperti biasa dan tidak mengalami penurunan. Maka, kami minta penjelasan mengapa capaian pad dari pos ini sangat rendah sekali," jelasnya.
Selain sektor Pajak dan Retribusi, FPKS juga mempertanyakan pendapatan dari dua BUMD kota medan yaitu PD. Rumah Potong hewan dan PD. Pembangunan yang belum memberikan kontribusi terhadap pad kota Medan sungguh memprihatinkan.
"Kami sudah sering menyuarakan bahwa BUMD yang tidak mampu memberi keuntungan terhadap PAD kota Medan perlu dievaluasi keberadaannya. Atau jajaran direksi yang ada saat ini perlu di evaluasi karena tidak mampu merealisasikan ekspektasi pemerintah kota Medan untuk berkontribusi terhadap pad kota Medan. Kami minta penjelasannya mengapa dua BUMD ini belum bisa memberikan keuntungan terhadap PAD kota Medan.
BERITA SEBELUMNYA
Kanada Jajaki Kerja Sama Bisnis Dengan Sumut
BERITA BERIKUTNYA
ACT Beri Penghargaan Legenda Voli Indonesia, Pascal Wilmar
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
