Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) berujung rusaknya gerbang Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (26/7/2019). Kerusakan ini terjadi setelah para pengunjuk rasa memanjat dan menggoyang gerbang tersebut hingga bagian atasnya patah.
Dalam orasinya para pengunjuk rasa menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah terkait keberadaan perusahaan-perusahaan yang mencemari Danau Toba.
"Kami meminta agar pemerintah mencabut izin perusahaan-perusahaan yang mencemari Danau Toba," kata Ketua BPC GMKI Kota Medan, Hendra Manurung.
Ia menjelaskan, Danau Toba yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara tersebut saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kualitas airnya terus menurun akibat limbah yang berasal dari Keramba Jaring Apung (KJA) dan perusahaan-perusahaan lain yang berada disana. Kondisi ini menurut Hendra tidak sejalan dengan kebijakan dari Presiden Jokowi yang menjadi Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.
"Bagaimana mungkin wisatawan datang ke Danau Toba jika airnya saja tercemar. Ini harus menjadi perhatian serius," ujarnya.
Ia menambahkan, sejak ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan, wacana untuk membersihkan Danau Toba dari KJA sudah dicanangkan. Namun hal tersebut masih minim eksekusi, terlihat dari tidak adanya satupun perusahaan yang mencemari Danau Toba yang ditutup. Dalam hal inilah mereka meminta agar Edy Rahmayadi selaku gubernur untuk turun tangan.
"Jangan karena keuntungan-keuntungan pribadi disana, Danau Toba dikorbankan. Kami minta cabut ijin PT Aquafarm, PT Alegrindo, PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Japfa dan PT Simalem Resort," sebutnya.
Aksi ini diterima oleh Kasubbag hubungan antar lembaga Salman selaku perwakilan dari Pemprov Sumut. Ia mengatakan tuntutan dari para mahasiswa merupakan salah satu prioritas kebijakan dari Pemprovsu dalam rangka menyahuti kebijakan pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan. Usai diterima, para pengunjuk rasa membubarkan diri.
Dalam orasinya para pengunjuk rasa menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah terkait keberadaan perusahaan-perusahaan yang mencemari Danau Toba.
"Kami meminta agar pemerintah mencabut izin perusahaan-perusahaan yang mencemari Danau Toba," kata Ketua BPC GMKI Kota Medan, Hendra Manurung.
Ia menjelaskan, Danau Toba yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara tersebut saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kualitas airnya terus menurun akibat limbah yang berasal dari Keramba Jaring Apung (KJA) dan perusahaan-perusahaan lain yang berada disana. Kondisi ini menurut Hendra tidak sejalan dengan kebijakan dari Presiden Jokowi yang menjadi Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.
"Bagaimana mungkin wisatawan datang ke Danau Toba jika airnya saja tercemar. Ini harus menjadi perhatian serius," ujarnya.
Ia menambahkan, sejak ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan, wacana untuk membersihkan Danau Toba dari KJA sudah dicanangkan. Namun hal tersebut masih minim eksekusi, terlihat dari tidak adanya satupun perusahaan yang mencemari Danau Toba yang ditutup. Dalam hal inilah mereka meminta agar Edy Rahmayadi selaku gubernur untuk turun tangan.
"Jangan karena keuntungan-keuntungan pribadi disana, Danau Toba dikorbankan. Kami minta cabut ijin PT Aquafarm, PT Alegrindo, PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Japfa dan PT Simalem Resort," sebutnya.
Aksi ini diterima oleh Kasubbag hubungan antar lembaga Salman selaku perwakilan dari Pemprov Sumut. Ia mengatakan tuntutan dari para mahasiswa merupakan salah satu prioritas kebijakan dari Pemprovsu dalam rangka menyahuti kebijakan pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan. Usai diterima, para pengunjuk rasa membubarkan diri.
BERITA SEBELUMNYA
8 Wakil Indonesia ke Perempat Final Jepang Open 2019
BERITA BERIKUTNYA
Dua Ruko Terbakar Di Marelan
Van Joened
Berita Populer
