Proporsional Terbuka Membuat Parpol 'Mikir' Pertanggungjawaban ke Masyarakat

Sistem proporsional terbuka yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan memicu adanya ruang konstitusi yang berjalan dan saling mengontrol antara masyarakat dengan partai politik. 

“Partai politik sebagai lembaga penyedia dan pencetak politisi berkualitas, masyarakat sebagai objek yang diurus. Politisi memiliki dia tanggungjawab yakni kepada partai dan kepada masyarakat,” kata Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara, M Lokot Nasution, Minggu (18/6/2023).

Kondisi seperti ini menurut Lokot tidak akan terjadi jika pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. Dalam sistem seperti ini, para politisi menurutnya hanya akan bertanggungjawab kepada partai saja.

“Hal itu membuat hak-hak demokrasi masyarakat ada yang pincang,” ujarnya.

Lokot mengaku sangat bersyukur atas putusan MK yang memutuskan sistem Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka. Sistem yang ‘memaksa’ partai politik untuk berfikirm berbuat dan bertindak dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Kehidupan alam demokrasi seperti inilah yang baik, karena ada ruang check and balance yang merupakan milik rakyat,” sebutnya.

Selanjutnya, Partai Demokrat mengajak kepada masyarakat sebagai pengguna hak pilih, agar memberi mandat kepada politisi yang memiliki komitmen memperjuangkan hajat hidup masa depan.

"Imbauan kami dari Partai Demokrat, pilihlah politisi yang berjuang untuk rakyat, bukan politisi yang menggugat ke MK mengurangi hak rakyat untuk kepentingan pertahankan oligarki. Partai Demokrat tetap menghadirkan rakyatlah pemegang mandat atas wakilnya di legislatif," pungkasnya.