RMOLSumut. Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2019 yang jatuh tanggal 29 Juni masih menyisakan persoalan serius di antaranya penolakan program Keluarga Berencana dan praktik pernikahan dini.
"Program KB harus semakin diintensifkan di masyarakat untuk pengendalian jumlah penduduk. Meskipun harus diakui ada resistensi di sebagian masyarakat kita," ujar anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati kepada redaksi.
Ia mencatat terdapat kelompok masyarakat yang menolak KB dengan menggunakan isu keagamaan. Kondisi ini juga terjadi saat menolak vaksin bagi anak-anak.
Mantan model senior ini mengatakan, seharusnya instutusi keagamaan seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan organisasi mainstream lainnya agar lebih intensif memberikan pencerahan kepada masyarakat.
"Pemerintah harus menggandeng institusi keagamaan untuk menjelaskan urgensi KB termasuk vaksin dari persepsktif agama, agar masyarakat tenang dan tidak resah," tambah Okky.
Masalah lainnya yang terjadi di masyarakat soal KB, menurut Okky, pemahaman, pengetahuan serta akses soal KB juga menjadi penyebab tingginya ledakan penduduk. Kelompok marginal dari sisi ekonomi dan pendidikan menjadi kelompok yang tak tersentuh soal informasi, urgensi dan akses KB.
Tak sedikit dari kelompok rentan ini justru memiliki banyak anak.
"Akibatnya, berbagai masalah muncul khususnya soal kualitas hidup," tambah Okky.
Selain persoalan KB, Okky juga mencatat praktik pernikahan dini juga menjadi hal krusial di masyarakat.
Menurut dia, fenomena pernikahan dini yang terjadi di sejumlah daerah harus direspons serius oleh pemerintah dengan lebih masif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dan remaja.
"Berbagai stakeholder harus bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat soal rentannya akibat pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak," tambah Okky.
Di bagian lain, Okky menyebutkan ada tren positif dengan meningkatnya Usia Harapa Hidup (UHH) masyarakat Indonesia dari tahun 2010 UHH di usia 69 tahun, namun di tahun 2018 UHH meningkat menjadi 71 tahun. "
Hal ini disebabkan karena adanya kemajuan peningkatan pendidikkan, sanitasi, peningkatan gizi serta standart & pengetahuan hidup layak yang juga lebih baik," kata Okky.
Okky berharap di periode kedua Jokowi yang berkomitmen membangun SDM premium dapat merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga di Indonesia.[top]
"Program KB harus semakin diintensifkan di masyarakat untuk pengendalian jumlah penduduk. Meskipun harus diakui ada resistensi di sebagian masyarakat kita," ujar anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati kepada redaksi.
Ia mencatat terdapat kelompok masyarakat yang menolak KB dengan menggunakan isu keagamaan. Kondisi ini juga terjadi saat menolak vaksin bagi anak-anak.
Mantan model senior ini mengatakan, seharusnya instutusi keagamaan seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan organisasi mainstream lainnya agar lebih intensif memberikan pencerahan kepada masyarakat.
"Pemerintah harus menggandeng institusi keagamaan untuk menjelaskan urgensi KB termasuk vaksin dari persepsktif agama, agar masyarakat tenang dan tidak resah," tambah Okky.
Masalah lainnya yang terjadi di masyarakat soal KB, menurut Okky, pemahaman, pengetahuan serta akses soal KB juga menjadi penyebab tingginya ledakan penduduk. Kelompok marginal dari sisi ekonomi dan pendidikan menjadi kelompok yang tak tersentuh soal informasi, urgensi dan akses KB.
Tak sedikit dari kelompok rentan ini justru memiliki banyak anak.
"Akibatnya, berbagai masalah muncul khususnya soal kualitas hidup," tambah Okky.
Selain persoalan KB, Okky juga mencatat praktik pernikahan dini juga menjadi hal krusial di masyarakat.
Menurut dia, fenomena pernikahan dini yang terjadi di sejumlah daerah harus direspons serius oleh pemerintah dengan lebih masif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dan remaja.
"Berbagai stakeholder harus bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat soal rentannya akibat pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak," tambah Okky.
Di bagian lain, Okky menyebutkan ada tren positif dengan meningkatnya Usia Harapa Hidup (UHH) masyarakat Indonesia dari tahun 2010 UHH di usia 69 tahun, namun di tahun 2018 UHH meningkat menjadi 71 tahun. "
Hal ini disebabkan karena adanya kemajuan peningkatan pendidikkan, sanitasi, peningkatan gizi serta standart & pengetahuan hidup layak yang juga lebih baik," kata Okky.
Okky berharap di periode kedua Jokowi yang berkomitmen membangun SDM premium dapat merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga di Indonesia.[top]
BERITA SEBELUMNYA
Mahfud MD: Membela Ya Membela, Tapi Jangan Sampai Kecewa Sendiri
BERITA BERIKUTNYA
ACT Bersama 5 NGO Internasional Raih Penghargaan Dari Pemerintah Sigi
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
