Pengamat: Ketum Golkar Tak Hormati Warga Humbahas Jika Ikut Ciptakan 'Kotak Kosong' Di Pilkada 2020

Rasa empati Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terhadap masyarakat Humbang Hasundutan (Humbahas) akan dipertanyakan, jika memutuskan ikut dalam menciptakan kotak kosong di Pilkada Humbahas 2020. Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Negeri Medan, Bakhrul Khair Amal terkait mengacu pada survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang menunjukkan sebanyak 79,8 persen masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut), menolak atau tidak setuju Pilkada 2020 di wilayah itu hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Paslon) kepala daerah. "Sekarang kan satu-satunya partai yang diharapkan mencegah itu tinggal Golkar. Karena petahana, sudah mengantongi rekomendasi dari hampir seluruh partai politik pemilik kursi di DPRD Humbahas. Kalau golkar pada akhirnya memutuskan untuk ikut merekomendasikan Dosmar, maka ini menunjukkan rasa empati Ketua Umum Golkar kepada masyarakat ditingkat akar rumput tidak ada," katanya kepada kantor berita politik RMOLSumut, Rabu (2/9). Secara umum kata mantan komisioner KPU Kota Medan bergelar doktor ini, banyak persoalan yang terjadi dalam situasi perpolitikan di Indonesia saat ini. Kondisi yang terjadi di Humbahas menjadi salah satu contoh terakhir yang juga bisa menjadi penegasan bahwa kajian akademis tidak lagi menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam menentukan kebijakan dalam pilkada. "Lagi tren dimana-mana ada upaya memborong partai politik. Sehingga meskipun ada jalur independen, hal ini tidak dinilai sebagai jalan terbaik mengingat syarat dan aturannya juga sangat rumit dan sulit," ujarnya. Kondisi ini menurutnya menjadi pemicu munculnya anggapan di tengah masyarakat bahwa partai politik tidak lagi memberikan contoh terbaik dalam demokrasi. Aturan-aturan yang termuat dalam UU partai politik didesain untuk mencegah adanya penolakan ditingkat bawah atas keputusan dari pimpinan partai politik yang ada ditingkat elit. "Ini menjadi kelemahan dan menunjukkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan kader ditingkat bawah tidak lagi dihargai oleh para elit ditingkat pimpinan partai politik. Kaderisasi tidak ada artinya karena pada akhirnya tidak ada keterbukaan mengenai alasan untuk menjatuhkan pilihan kepada seseorang untuk diusung pada pilkada. Jadi masyarakat termasuk kader tidak bisa disalahkan jika menganggap permainan uang ada dibalik ini semua. Ada desain yang tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri," pungkasnya. Diketahui Humbang Hasundutan menjadi satu diantara 23 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada 2020 di Sumatera Utara. Informasi yang dihimpun, sejauh ini tidak ada pasangan calon independen yang akan bertarung di pilkada tersebut. Pada sisi lain, petahana Dosmar Banjarnahor yang berpasangan dengan Oloan P Nababan nyaris mendapat dukungan dari semua partai politik pemilik kursi di DPRD Humbang Hasundutan. Partai Golkar sendiri memilik peluang besar untuk menantang petahana mengingat Ketua DPD Golkar Humbahas Harry Marbun sudah menyatakan keinginannya untuk bertarung di Pilkada Humbahas tersebut. Ia bahkan yakin dapat memenangkan pilkada ini karena hasil survey mengenai elektabilitasnya dengan sosok petahana hanya terpaut sekitar 2 persen. "Saya yakin bisa menang melawan petahan," kata Harry Marbun yang pada Musda Golkar Humbahas beberapa waktu lalu kembali terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Humbahas untuk periode kedua.[R]

Rasa empati Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terhadap masyarakat Humbang Hasundutan (Humbahas) akan dipertanyakan, jika memutuskan ikut dalam menciptakan kotak kosong di Pilkada Humbahas 2020. Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Negeri Medan, Bakhrul Khair Amal terkait mengacu pada survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang menunjukkan sebanyak 79,8 persen masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut), menolak atau tidak setuju Pilkada 2020 di wilayah itu hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Paslon) kepala daerah. "Sekarang kan satu-satunya partai yang diharapkan mencegah itu tinggal Golkar. Karena petahana, sudah mengantongi rekomendasi dari hampir seluruh partai politik pemilik kursi di DPRD Humbahas. Kalau golkar pada akhirnya memutuskan untuk ikut merekomendasikan Dosmar, maka ini menunjukkan rasa empati Ketua Umum Golkar kepada masyarakat ditingkat akar rumput tidak ada," katanya kepada kantor berita politik RMOLSumut, Rabu (2/9). Secara umum kata mantan komisioner KPU Kota Medan bergelar doktor ini, banyak persoalan yang terjadi dalam situasi perpolitikan di Indonesia saat ini. Kondisi yang terjadi di Humbahas menjadi salah satu contoh terakhir yang juga bisa menjadi penegasan bahwa kajian akademis tidak lagi menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam menentukan kebijakan dalam pilkada. "Lagi tren dimana-mana ada upaya memborong partai politik. Sehingga meskipun ada jalur independen, hal ini tidak dinilai sebagai jalan terbaik mengingat syarat dan aturannya juga sangat rumit dan sulit," ujarnya. Kondisi ini menurutnya menjadi pemicu munculnya anggapan di tengah masyarakat bahwa partai politik tidak lagi memberikan contoh terbaik dalam demokrasi. Aturan-aturan yang termuat dalam UU partai politik didesain untuk mencegah adanya penolakan ditingkat bawah atas keputusan dari pimpinan partai politik yang ada ditingkat elit. "Ini menjadi kelemahan dan menunjukkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan kader ditingkat bawah tidak lagi dihargai oleh para elit ditingkat pimpinan partai politik. Kaderisasi tidak ada artinya karena pada akhirnya tidak ada keterbukaan mengenai alasan untuk menjatuhkan pilihan kepada seseorang untuk diusung pada pilkada. Jadi masyarakat termasuk kader tidak bisa disalahkan jika menganggap permainan uang ada dibalik ini semua. Ada desain yang tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri," pungkasnya. Diketahui Humbang Hasundutan menjadi satu diantara 23 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada 2020 di Sumatera Utara. Informasi yang dihimpun, sejauh ini tidak ada pasangan calon independen yang akan bertarung di pilkada tersebut. Pada sisi lain, petahana Dosmar Banjarnahor yang berpasangan dengan Oloan P Nababan nyaris mendapat dukungan dari semua partai politik pemilik kursi di DPRD Humbang Hasundutan. Partai Golkar sendiri memilik peluang besar untuk menantang petahana mengingat Ketua DPD Golkar Humbahas Harry Marbun sudah menyatakan keinginannya untuk bertarung di Pilkada Humbahas tersebut. Ia bahkan yakin dapat memenangkan pilkada ini karena hasil survey mengenai elektabilitasnya dengan sosok petahana hanya terpaut sekitar 2 persen. "Saya yakin bisa menang melawan petahan," kata Harry Marbun yang pada Musda Golkar Humbahas beberapa waktu lalu kembali terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Humbahas untuk periode kedua.