Pemutakhiran Data Butuh Koordinasi Dengan Pemerintah, KPU Sumut Jumpai Gubernur Edy Rahmayadi

Koordinasi antar lembaga dan instansi pemerintah menjadi kebutuhan dalam rangka menyelesaikan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 mendatang.

Karena itu, kerjasama antara penyelenggara pemilu seperti KPU provinsi maupun kabupaten/kota dengan Pemerintah daerah harus terjalin dengan baik.

Demikian disampaikan Ketua KPU Sumatera Utara, Herdensi Adnin usai bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Senin (6/9/2021).

"Selama ini terkait pemutakhiran data pemilih progresnya agak kurang makanya kita berharap ada support dari Pemprov Sumut," kata Herdensi didampingi anggota KPU Sumut Benget Silitonga, Ira Wirtati dan Syafrial Syah.

Herdensi menjelaskan, saat ini KPU Sumut bersama KPU 33 kabupaten/kota saat ini terus melakukan pemutakhiran data pemilih. Data pemilih saat ini tidak lagi dimutakhirkan secara periodik saja tapi sesuai peristiwa kependudukan yang terjadi. 

Bila ada pemilih yang meninggal bisa langsung dicoret dan tidak menunggu tahapan pemilihan dan pemilu pada 2024 mendatang. Begitu juga ketika ada penduduk yang berusia 17 tahun bisa langsung ditambahkan ke dalam data pemilih. 

"Selama ini terkait pemutakhiran data pemilih progresnya agak kurang makanya kita berharap ada support dari Pemprov Sumut," kata Herdensi, usai pertemuan. 

Ia mengatakan, dalam proses pemutakhiran ini KPU harus didukung oleh lintas intansi semisal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dinas Pemerintahan Desa, Kodam I/BB dan Polda Sumut.

Di Disdik ada catatan soal anak SMA yang berusia 17 tahun. Di Pemdes ada sistem administrasi pemerintahan desa.  Data pemilih ini kata dia, tidak statis baik dari jumlah dan individunya.

"Seharusnya kita bisa memanfaatkan waktu kurang dua tahun untuk kita bisa mendeteksi itu semua. KPU yang jelas tidak bisa jalan sendiri supaya tingkat kerumitan data pemilih ini bisa diurai,  Dia harus disupport Pemda. Mudah-mudahan 2024 tidak ada persoalan 

pemilih siluman, pemilih hantu, tidak ada lagi. Itu yang harus diurai," jelasnya. 

"Seharusnya kita bisa memanfaatkan waktu kurang dua tahun untuk kita bisa mendeteksi itu semua. KPU yang jelas tidak bisa jalan sendiri supaya tingkat kerumitan data pemilih ini bisa diurai,  Dia harus disupport Pemda. Mudah-mudahan 2024 tidak ada persoalan 

pemilih siluman, pemilih hantu, tidak ada lagi. Itu yang harus diurai," jelasnya.