Pemprov Terus Dorong Peningkatan Jumlah KLA di Sumut

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya meneguhkan diri sebagai Provinsi Layak Anak, setelah berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019. Antara lain dengan mendorong seluruh kabupaten/kota menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut terus bergerak melakukan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan, dan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk monitoring hasil evaluasi KLA di Provinsi Sumut Tahun 2021.

Acara monitoring dan evaluasi tersebut dibuka langsung oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumut Nawal Lubis, di Hotel Grandhika Setiabudi, Jalan Dr Mansyur Medan, Kamis (22/4). Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh perwakilan DInas PPPA dari Kabupaten/Kota se-Sumut.

“Hari ini kita berkumpul dari berbagai pihak yang peduli dan intens kepada layanan terbaik buat anak, para pelaku kebijakan bertemu untuk membahas dan mengupas tuntas segala permasalahan yang ada, demi terlindunginya sang pemilik usia emas untuk menjamin kualitas hidup sesuai yang diharapkan,” ujar Nawal, dalam sambutannya.

Nawal mengatakan, program KLA merupakan satu langkah strategis dalam menyediakan ruang bagi anak untuk menikmati dan menjalani fase kehidupanya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu memastikan secara analisa database, sudah sejauh mana tingkat penyediaan layanan pada anak di tingkat rumah tangga.

Kegiatan monitoring ini, lanjut Nawal, dapat dijadikan alat ukur untuk mengetahui tingkat kelemahan dan kekuatan satu program. “Segala daya upaya yang dilakukan harus mencapai tahap maksimal, agar bisa melewati proses verifikasi administrasi oleh tim independen,” tambahnya.

Kepala Dinas PPPA Sumut Nurlela mengatakan bahwa acara tersebut juga merupakan pelatihan agar bagaimana kinerja substansi di kabupaten/kota bisa melampaui indikator pencapaian skor, dan juga untuk mengetahui bagaimana komitmen dari tiap tiap kepala daerah untuk mewujudkan KLA.

“Hari ini kita melakukan pelatihan yang dihadiri seluruh kabupaten/kota, yang sudah atau pun belum mencapai skor indikator menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana saat ini sudah ada 23 kabupaten/kota di Sumut yang sudah mencapai skor 500 untuk meraih KLA,” ujarnya.

Untuk mencapai skor tersebut, menurut Nurlela, yang menjadi kendala adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dimana acap kali dilakukan pergantian personel yang sudah ikut pelatihan dan mengetahui subtansi apa saja yang dibutuhkan kabupaten/kota tersebut menuju KLA, dan tidak mempersiapkan penerus penggantinya dengan baik.

“Yang sudah dilatih dipindahkan ke dinas lainya, sehingga tidak ada warisan yang meneruskan, padahal kita buat pelatihan bukan sekedar sermonial, hasil dari pelatihan ini juga kita sampaikan kepada masing-masing kepala daerah,” tambahnya.