Pemprov Sumut Gandeng Zipur Optimasi Lahan Produktif

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menjalin kerja sama dengan Batalyon Zeni Tempur-I (Yon Zipur-1)/DD Kodam I/Bukit Barisan (BB), dalam mendukung program ketersedian akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan kegiatan optimasi lahan di Sumut.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumut Bahruddin Siregar dan Komandan Yon Zipur-1/DD Letnan Kolonel Czi Renggo Yudi Ariesko, disaksikan langsung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (9/7).

Gubernur Edy Rahmayadi berharap kerja sama optimasi lahan di Sumut, dengan TNI dapat terlaksana dengan baik. Sehingga semakin banyak lahan pertanian produktif yang dapat ditanami, semakin meningkat produksi padi Sumut, dan semakin sejahtera para petaninya.

"Alam kita ini sebenarnya banyak lahan gambut yang tidak terpelihara. Hasil diskusi kita dengan pemerintah pusat, maka tercapailah kesepakatan optimasi lahan di Sumut, yang didanai dana APBN yang sekarang kita lakukan," ucap Edy Rahmayadi, usai menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut.

Edy Rahmayadi berharap Yon Zipur-1/DD selaku pemegang kuasa pelaksana kegiatan dapat  menyelesaikan tugas ini dengan baik, sesuai waktu yang ditentukan, yakni tiga bulan. "Kalau ada kesulitan,  Anda lapor ke saya dan tidak ada kata tidak selesai. Jangan main-main dengan anggaran ini, semua harus dipertanggungjawabkan dengan detail," katanya. 

Sementara Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Bahruddin Siregar menjelaskan, program optimasi lahan rawa meliputi enam kabupaten di Sumut. Menjadikan lahan yang produktif, minimal dapat dua kali panen pertahun, yang sebelumnya hanya dapat satu kali panen dalam setahun.

Dalam kerja sama tersebut, katanya, Yon Zipur-1/DD akan melaksanakan optimasi lahan, melalui  pembangunan saluran drainase, normalisasi saluran irigasi, pembuatan tanggul dan pintu air, pembuatan jembatan/platdeker dan pengolahan lahan oleh petani.

"Total anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat yakni sekitar Rp2,6 miliar untuk enam kabupaten tersebut," katanya.

Di antaranya Kabupaten Serdangbedagai seluas 200 Ha dengan anggaran Rp680 juta, dan Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, serta Mandailing Natal dengan luas masing-masing 100 Ha dan anggaran masing-masing sekitar Rp340 juta/kabupaten.