Penangkapan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga kader PDI Perjuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukkan jika PDI Perjuangan gagal menjalankan komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Penilaian itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah merespon ditangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang menambah daftar kader PDIP yang diduga terlibat kasus korupsi.
"PDIP sebagai oartai penguasa sekaligus pemenang Pemilu tidak sewajarnya menjadi incaran hukum, sehingga ini murni persoalan pemberantasan korupsi dan kader PDIP terbukti menyumbang banyak kasus korupsi," ujar Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/3).
Beberapa kader PDIP yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menandakan bahwa PDIP tidak memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
"Terutama pencegahan di internal kadernya," kata Dedi.
Dedi pun mengaku menyayangkan banyaknya kader PDIP yang tertangkap bahkan diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi.
"Tentu disayangkan, semangat politik Soekarno rasa-rasanya tidak dipahami dan diimplementasi dengan baik oleh kader PDIP yang korup," pungkas Dedi.
© Copyright 2024, All Rights Reserved