Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mendukung kebijakan pembubaran program Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintahan Daerah (TP4D) yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menyebutkan langkah ini merupakan kebijakan konkrit yang tepat untuk menindaklanjuti kebijakan dari Jaksa Agung yang melarang para jaksa di daerah menerima proyek dari pemerintah.

\"Saya melihat ini sangat positif, karena tanpa dibubarkan maka potensi ketidakpatuhan terhadap surat edaran Jaksa Agung tersebut,\" katanya, Kamis (21/11).

Abyadi menyebutkan, keberadaan TP4D selama ini memang menjadi hal yang rawan menjadi \'lahan bersubahat\' antara pemerintah daerah dengan oknum-oknum jaksa.

\"Harusnya pengawas itu adalah lembaga independen. Nah, kalau masuk dalam tim itu maka fungsi pengawasan mereka akan menjadi tumpul karena ada kepentingan,\" ujarnya.

Kedepannya kata Abyadi, ia berharap agar pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang selama ini dibentuk dengan alasan untuk pengawasan. Ia berharap peran pengawasan justru dibuka secara luas salah satunya dengan membuka call center pengaduan atau aplikasi sejenis.

\"Saya yakin ini akan memudahkan pengawasan terhadap para penegak hukum,\" pungkasnya.[R]

" itemprop="description"/> Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mendukung kebijakan pembubaran program Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintahan Daerah (TP4D) yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin

\"Saya melihat ini sangat positif, karena tanpa dibubarkan maka potensi ketidakpatuhan terhadap surat edaran Jaksa Agung tersebut,\" katanya, Kamis (21/11).

Abyadi menyebutkan, keberadaan TP4D selama ini memang menjadi hal yang rawan menjadi \'lahan bersubahat\' antara pemerintah daerah dengan oknum-oknum jaksa.

\"Harusnya pengawas itu adalah lembaga independen. Nah, kalau masuk dalam tim itu maka fungsi pengawasan mereka akan menjadi tumpul karena ada kepentingan,\" ujarnya.

\"Saya yakin ini akan memudahkan pengawasan terhadap para penegak hukum,\" pungkasnya.[R]

"/> Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mendukung kebijakan pembubaran program Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintahan Daerah (TP4D) yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin

\"Saya melihat ini sangat positif, karena tanpa dibubarkan maka potensi ketidakpatuhan terhadap surat edaran Jaksa Agung tersebut,\" katanya, Kamis (21/11).

Abyadi menyebutkan, keberadaan TP4D selama ini memang menjadi hal yang rawan menjadi \'lahan bersubahat\' antara pemerintah daerah dengan oknum-oknum jaksa.

\"Harusnya pengawas itu adalah lembaga independen. Nah, kalau masuk dalam tim itu maka fungsi pengawasan mereka akan menjadi tumpul karena ada kepentingan,\" ujarnya.

\"Saya yakin ini akan memudahkan pengawasan terhadap para penegak hukum,\" pungkasnya.[R]

"/>

Ombudsman Sumut Dukung Kebijakan Pembubaran TP4D

LAPORAN : Jonris Purba

Kamis, 21 November 2019 | 03:12

"Saya melihat ini sangat positif, karena tanpa dibubarkan maka potensi ketidakpatuhan terhadap surat edaran Jaksa Agung tersebut," katanya, Kamis (21/11).

Abyadi menyebutkan, keberadaan TP4D selama ini memang menjadi hal yang rawan menjadi 'lahan bersubahat' antara pemerintah daerah dengan oknum-oknum jaksa.

"Harusnya pengawas itu adalah lembaga independen. Nah, kalau masuk dalam tim itu maka fungsi pengawasan mereka akan menjadi tumpul karena ada kepentingan," ujarnya.

"Saya yakin ini akan memudahkan pengawasan terhadap para penegak hukum," pungkasnya.[R]

"Saya melihat ini sangat positif, karena tanpa dibubarkan maka potensi ketidakpatuhan terhadap surat edaran Jaksa Agung tersebut," katanya, Kamis (21/11).

Abyadi menyebutkan, keberadaan TP4D selama ini memang menjadi hal yang rawan menjadi 'lahan bersubahat' antara pemerintah daerah dengan oknum-oknum jaksa.

"Harusnya pengawas itu adalah lembaga independen. Nah, kalau masuk dalam tim itu maka fungsi pengawasan mereka akan menjadi tumpul karena ada kepentingan," ujarnya.

"Saya yakin ini akan memudahkan pengawasan terhadap para penegak hukum," pungkasnya.