Mediasi Dengan KPU, Prima Berharap Gugatan Mereka Tidak Diintervensi

Pengurus Partai Rakyat Adil Makmur/Net
Pengurus Partai Rakyat Adil Makmur/Net

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berharap gugatan sengketa proses pemilu yang saat ini sedang tahap mediasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari kekuatan politik manapun.


Ketua DPW Prima Jawa Timur, Samirin mengatakan, pihaknya merasa heran atas keputusan KPU yang tidak meloloskan Prima dalam verifikasi administrasi. Padahal, struktur Prima di Jawa Timur sudah siap mengikuti tahapan verifikasi faktual.

"Namun ternyata kita dianggap TMS oleh KPU RI. Padahal kami siap diverifikasi faktual kapan pun. Struktur kabupaten/kota di Jawa Timur pun sudah bersiap menyongsong proses verifikasi faktual,” ujar Samiri dalam keterangan resminya, Senin (24/10).

Samirin menerangkan, desakan untuk melakukan gerakan massa menolak keputusan KPU yang tidak meloloskan Prima dalam verifikasi administrasi dari bawah sangat massif.

Namun, pihaknya masih berupaya untuk menenangkan anggotanya agar menunggu proses gugatan sengketa yang berlangsung saat ini di Bawaslu RI.

"Saya harapkan semua anggota dan kader di bawah bisa tenang sambil menunggu proses gugatan sengketa yang dilakukan oleh DPP," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW Prima Aceh, Munzir Abe meyakini bahwa, mediasi antara Prima dengan KPU akan mencapai kesepakatan terbaik. Ia yakin bahwa Prima akan lolos dalam tahap verifikasi partai politik dan menjadi peserta Pemilu 2024. Sebab, segala syarat telah dilengkapi.

"Kami di daerah yakin akan tercapai kesepakatan terbaik dari proses mediasi ini, karena kami memiliki bukti dan data lengkap sebagai peserta pemilu," kata Munzir.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Wilayah Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho mengatakan, Prima adalah partai yang diterima oleh seluruh masyarakat Papua karena selama ini konsisten memperjuangkan hak-hak politik lokal masyarakat.

"Prima diterima seluruh masyarakat Papua, Prima konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua terkait pemenuhan hak hak politik lokal," kata Arkilaus.

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal menambahkan, pihaknya tetap optimis dengan upaya yang dilakukan saat ini. Oleh sebab itu, Ia meminta kepada seluruh pengurus dan anggota di daerah untuk selalu siap dan patuh dengan arahan DPP Prima.

"Tetap optimis dengan apa yang dilakukan tim advokasi hukum, kita yakin akan ada keputusan yang terbaik," kata Alif.

Karena kata Alif, secara administratif persyaratan yang disiapkan dan diunggah di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sudah lebih dari cukup.

Prima sendiri telah melayangkan gugatan ke Bawaslu RI pada Senin (17/10). Jalan tersebut ditempuh setelah KPU mengumumkan Prima tidak memenuhi syarat sebagai partai yang lolos ke tahap verikasi faktual.