Mahfud MD: SKB 11 Menteri Bukan Mau Balik Ke Orde Baru

Menteri Koordinaotr Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri dan lembaga terkait penanganan radikalisme sebagai bagian bentuk otoriterisme pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya hal ini merupakan upaya pemerintah secara masif untuk menekan berbagai aksi radikalisme yang saat ini menjadi persoalan penting bangsa.

"Itu dalam rangka menanggulangi radikalisme," katanya kepada wartawan di Medan, Selasa (26/11).

Mahfud MD mengaku sangat tidak sepakat dengan berbagai selentingan yang menyebut SKB tersebut sebagai bentuk kemunduran yang membuat sistem pemerintahan yang ada saat ini mirip dengan pemerintahan zaman Orde Baru.

"Kita nggak harus kembali ke Orde Baru, semuanya bisa terkontrol. Kita tidak bisa kembali ke otoriterisme gitu, sudah ndak mungkin," pungkasnya.[R]

Menteri Koordinaotr Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri dan lembaga terkait penanganan radikalisme sebagai bagian bentuk otoriterisme pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya hal ini merupakan upaya pemerintah secara masif untuk menekan berbagai aksi radikalisme yang saat ini menjadi persoalan penting bangsa.

"Itu dalam rangka menanggulangi radikalisme," katanya kepada wartawan di Medan, Selasa (26/11).

Mahfud MD mengaku sangat tidak sepakat dengan berbagai selentingan yang menyebut SKB tersebut sebagai bentuk kemunduran yang membuat sistem pemerintahan yang ada saat ini mirip dengan pemerintahan zaman Orde Baru.

"Kita nggak harus kembali ke Orde Baru, semuanya bisa terkontrol. Kita tidak bisa kembali ke otoriterisme gitu, sudah ndak mungkin," pungkasnya.