RMOL. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku sudah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi berbagai serangan yang akan muncul setelah pencoblosan, pada awal Januari 2019 lalu.
Adapun serangan-serangan itu antara lain kecurangan, tidak profesional, memihak, diintervensi, dan lain sebagainya.
Waktu itu saya ingatkan, KPU harus profesional. Yang saya sampaikan di ILC (Indonesia Lawyers Club) itu sekarang benar terjadi,†katanya, dalam akun Twitter pribadi, Minggu (21/4).
Menurutnya, kekisruhan yang terjadi saat ini disebabkan sikap KPU yang kurang antisipatif, khususnya dalam penanganan informasi teknologi dalam penghitungan suara. Kekurangan ini membuat KPU terkesan kurang profesional.
Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dalam 3 hari baru terinput 5 persen? Penghitung swasta/perseorangan saja sudah lebih di atas 50 persen,†tegasnya.
Menurutnya, keadaan ini menimbulkan berbagai spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada pihak yang kemudian curiga, KPU disusupi orang IT yang tidak netral.
KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral. Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi,†tegasnya. [krm]
Adapun serangan-serangan itu antara lain kecurangan, tidak profesional, memihak, diintervensi, dan lain sebagainya.
Waktu itu saya ingatkan, KPU harus profesional. Yang saya sampaikan di ILC (Indonesia Lawyers Club) itu sekarang benar terjadi,†katanya, dalam akun Twitter pribadi, Minggu (21/4).
Menurutnya, kekisruhan yang terjadi saat ini disebabkan sikap KPU yang kurang antisipatif, khususnya dalam penanganan informasi teknologi dalam penghitungan suara. Kekurangan ini membuat KPU terkesan kurang profesional.
Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dalam 3 hari baru terinput 5 persen? Penghitung swasta/perseorangan saja sudah lebih di atas 50 persen,†tegasnya.
Menurutnya, keadaan ini menimbulkan berbagai spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada pihak yang kemudian curiga, KPU disusupi orang IT yang tidak netral.
KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral. Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi,†tegasnya. [krm]
BERITA SEBELUMNYA
Referendum Mesir, Pintu Masuk Sisi Untuk Berkuasa Hingga 2030
BERITA BERIKUTNYA
BPN Ogah Buang-Buang Waktu Tanggapi Hinaan Istri Andre Taulany
Van Joened
Berita Populer
