Arifin menjelaskan, pejabat-pejabat yang mengikuti seleksi pada lelang jabatan yang dilakukan di lingkungan Pemprovsu tentu memiliki berbagai sejarah dalam berkarir sebagai ASN. Bahkan tidak sedikit yang pernah menjabat pada jabatan tertentu pada era kepemimpinan beberapa gubernur sebelumnya baik Gatot Pujo Nugroho maupun Tengku Erry Nuradi. Namun terlepas dari situ, hasil yang mereka capai lewat seleksi ketat saat lelang jabatan, haruslah menjadi patokan untuk menentukan apakah mereka layak atau tidak.
\"Tidak ada itu tolak ukurnya, pejabat si A ada dalam rezim Gatot misalnya atau yang lain dan lantas kemudian menjadi salah satu kriteria yang untuk mengatakan mereka pantas atau tidak untuk menjabat di era Edy Rahmayadi. Kita harus menghormati aspek akademis yang mereka lalui, jangan jadi mundur kebelakang,\" ujarnya.
Diketahui, hingga saat ini proses seleksi jabatan di lingkungan Pemprovsu masih terus berlangsung. Sembilan jabatan pratama masih lowong yakni Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Direktur RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem." itemprop="description"/>
Arifin menjelaskan, pejabat-pejabat yang mengikuti seleksi pada lelang jabatan yang dilakukan di lingkungan Pemprovsu tentu memiliki berbagai sejarah dalam berkarir sebagai ASN. Bahkan tidak sedikit yang pernah menjabat pada jabatan tertentu pada era kepemimpinan beberapa gubernur sebelumnya baik Gatot Pujo Nugroho maupun Tengku Erry Nuradi. Namun terlepas dari situ, hasil yang mereka capai lewat seleksi ketat saat lelang jabatan, haruslah menjadi patokan untuk menentukan apakah mereka layak atau tidak.
\"Tidak ada itu tolak ukurnya, pejabat si A ada dalam rezim Gatot misalnya atau yang lain dan lantas kemudian menjadi salah satu kriteria yang untuk mengatakan mereka pantas atau tidak untuk menjabat di era Edy Rahmayadi. Kita harus menghormati aspek akademis yang mereka lalui, jangan jadi mundur kebelakang,\" ujarnya.
Diketahui, hingga saat ini proses seleksi jabatan di lingkungan Pemprovsu masih terus berlangsung. Sembilan jabatan pratama masih lowong yakni Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Direktur RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem."/>
Arifin menjelaskan, pejabat-pejabat yang mengikuti seleksi pada lelang jabatan yang dilakukan di lingkungan Pemprovsu tentu memiliki berbagai sejarah dalam berkarir sebagai ASN. Bahkan tidak sedikit yang pernah menjabat pada jabatan tertentu pada era kepemimpinan beberapa gubernur sebelumnya baik Gatot Pujo Nugroho maupun Tengku Erry Nuradi. Namun terlepas dari situ, hasil yang mereka capai lewat seleksi ketat saat lelang jabatan, haruslah menjadi patokan untuk menentukan apakah mereka layak atau tidak.
\"Tidak ada itu tolak ukurnya, pejabat si A ada dalam rezim Gatot misalnya atau yang lain dan lantas kemudian menjadi salah satu kriteria yang untuk mengatakan mereka pantas atau tidak untuk menjabat di era Edy Rahmayadi. Kita harus menghormati aspek akademis yang mereka lalui, jangan jadi mundur kebelakang,\" ujarnya.
Diketahui, hingga saat ini proses seleksi jabatan di lingkungan Pemprovsu masih terus berlangsung. Sembilan jabatan pratama masih lowong yakni Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Direktur RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem."/>
Pengamat kebijakan pemerintahan, Arifin Saleh Siregar mengatakan inovasi yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara dalam menempatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (pemprovsu) sangat layak diapresiasi. Metode seleksi yang dilakukan secara akademis menurutnya akan membuat jabatan yang ada akan diduduki oleh orang-orang terbaik.
"Langkah ini tentu harus diapresiasi, karena ada aspek akademis disitu," katanya, Kamis (15/8/2019).
Arifin menjelaskan, pejabat-pejabat yang mengikuti seleksi pada lelang jabatan yang dilakukan di lingkungan Pemprovsu tentu memiliki berbagai sejarah dalam berkarir sebagai ASN. Bahkan tidak sedikit yang pernah menjabat pada jabatan tertentu pada era kepemimpinan beberapa gubernur sebelumnya baik Gatot Pujo Nugroho maupun Tengku Erry Nuradi. Namun terlepas dari situ, hasil yang mereka capai lewat seleksi ketat saat lelang jabatan, haruslah menjadi patokan untuk menentukan apakah mereka layak atau tidak.
"Tidak ada itu tolak ukurnya, pejabat si A ada dalam rezim Gatot misalnya atau yang lain dan lantas kemudian menjadi salah satu kriteria yang untuk mengatakan mereka pantas atau tidak untuk menjabat di era Edy Rahmayadi. Kita harus menghormati aspek akademis yang mereka lalui, jangan jadi mundur kebelakang," ujarnya.
Diketahui, hingga saat ini proses seleksi jabatan di lingkungan Pemprovsu masih terus berlangsung. Sembilan jabatan pratama masih lowong yakni Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Direktur RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem.
Pengamat kebijakan pemerintahan, Arifin Saleh Siregar mengatakan inovasi yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara dalam menempatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (pemprovsu) sangat layak diapresiasi. Metode seleksi yang dilakukan secara akademis menurutnya akan membuat jabatan yang ada akan diduduki oleh orang-orang terbaik.
"Langkah ini tentu harus diapresiasi, karena ada aspek akademis disitu," katanya, Kamis (15/8/2019).
Arifin menjelaskan, pejabat-pejabat yang mengikuti seleksi pada lelang jabatan yang dilakukan di lingkungan Pemprovsu tentu memiliki berbagai sejarah dalam berkarir sebagai ASN. Bahkan tidak sedikit yang pernah menjabat pada jabatan tertentu pada era kepemimpinan beberapa gubernur sebelumnya baik Gatot Pujo Nugroho maupun Tengku Erry Nuradi. Namun terlepas dari situ, hasil yang mereka capai lewat seleksi ketat saat lelang jabatan, haruslah menjadi patokan untuk menentukan apakah mereka layak atau tidak.
"Tidak ada itu tolak ukurnya, pejabat si A ada dalam rezim Gatot misalnya atau yang lain dan lantas kemudian menjadi salah satu kriteria yang untuk mengatakan mereka pantas atau tidak untuk menjabat di era Edy Rahmayadi. Kita harus menghormati aspek akademis yang mereka lalui, jangan jadi mundur kebelakang," ujarnya.
Diketahui, hingga saat ini proses seleksi jabatan di lingkungan Pemprovsu masih terus berlangsung. Sembilan jabatan pratama masih lowong yakni Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Direktur RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem.