Panglima TNI melarang seluruh prajurit dan satuan kerja (satker) kewilayahan memberikan fasilitas, tempat dan sarana/prasarana (sarpras) milik TNI sebagai alat kampanye.
Hal ini untuk memastikan jika TNI berada pada posisi netral terkait urusan Pemilu 2024.
"Tidak memihak atau memberikan dukungan pada parpol atau paslon, dan tidak memberikan fasilitas tempat, sarpras TNI sebagai sarana kampanye," kata Yudo di Mabes TNI Cilangkap, yang dikutip redaksi dari kanal YouTube Puspen TNI, Selasa (12/9).
Yudo kemudian menceritakan saat dirinya berdinas di Papua. Di mana truk Marinir digunakan untuk mengangkut warga yang hendak kampanye.
"Saya pernah di Papua, dari Sorong Selatan ke Sorong katanya untuk angkut masyarakat, begitu diangkut truk yang tulisannya gede-gede Marinir di sampingnya itu protes semua orang-orang itu, Pak itu truk marinir kok dipakai kampanye? Kampanye apa? Ternyata dipinjam ngangkut orang, orangnya mau kampanye ini kan kita enggak tahu," tutur Yudo.
Karena itulah, menghadapi Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, Yudo meminta para komandan kewilayahan untuk disiplin dan tertib, serta menjaga netralitas.
© Copyright 2024, All Rights Reserved