Kritik Food Estate, Anies: Itu Bukan Solusi untuk Ketahanan Pangan

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau untuk semua, pembangunan Food Estate bukanlah solusi. Seharusnya, pendekatan itu diubah menjadi pendekatan contract farming.

Hal itu disampaikan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dalam kegiatan Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia yang diinisiasi Walhi di Balai Kartini, Sabtu (25/11/2023).

“Jadi begini, wilayah pertanian kita itu tersebar di seluruh Indonesia. Petani-petani kita sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Mereka tidak boleh ditinggalkan. Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka karena itu pendekatan yang mau kami lakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta,” kata Anies seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies menyebut bahwa Pemprov membuat kontrak dengan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di berbagai wilayah. Lalu, para petani-petani yang tergabung dalam Gapoktan diajak untuk meneken kerjasama bahwa hasil pertanian mereka akan dibeli oleh Pemprov DKI selama 5 tahun berserta range harga serta kualitasnya. Dengan begitu negara mendapat kepastian supply, dan bagi petani ada kepastian yang membeli.

“DKI Jakarta bukan membeli lahan besar lalu membuat Food Estate untuk Jakarta. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat,” tegasnya.

“Apa yang terjadi ketika memiliki contract farming? Mereka (petani) bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian, mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif, karena mereka memiliki kepastian siapa yang membeli hasil taninya. Jadi, kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya,” imbuhnya.

Anies lantas mengkritik, selama ini program Food Estate memiliki banyak kelemahan. Mulai dari memperbesar ketimpangan antara petani dan korporasi, bahkan bisa merusak ekologi.

Menurutnya, upaya membuat sentral pertanian baru atau Food Estate yang justru berbasis korporasi sangat disesalkan. Pasalnya, yang mengerjakan justru korporasi-korporasi dari Jakarta. Sementara, petani-petani yang ada di seluruh Indonesia tidak mendapatkan fokus pertanian.

“Jadi, kami ingin petani di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian. Koperasi-koperasi diperkuat, contract farming dikerjakan sehingga mereka punya kepastian pembeli. Dan pemerintah membantu pertanian tradisional ini mengalami modernisasi, efisiensi sehingga arahnya begitu. Sehingga, pada ujungnya mereka semua bisa sejahtera,” tandasnya.