KPU Sumut: Maksimalkan Grup WA Bakohumas

Foto/Ist
Foto/Ist

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut meminta kepada jajaran KPU Se-Sumut untuk meningkatkan kualitas SDM Kehumasan serta terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mensosialisasikan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di daerah masing-masing. 


"Salah satunya dengan metode pembentukan WA (whatsApp) grup Bakohumas di daerahnya masing-masing," harap Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Sumut, Benget Silitonga, (29/9), kemarin dalam Rapat Koordinasi Kehumasan yang diikuti KPU Kabupaten/Kota se-Sumut. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua KPU Sumut Herdensi Adenin itu juga dihadiri Anggota KPU Sumut Yulhasni, jajaran sekretaris dan sekrektariat KPU Sumut dan KPU Kab/kot, seluruh Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Kab/Kot se-Sumatera Utara dan KPU Binjai dihadiri Anggota KPU, Robby Effendi dan Kasubag Teknis dan Hupmas, Fernando Pinem. 

Benget juga meminta kepada seluruh jajaran untuk selalu mempedomani Keputusan KPU RI dan Juknis terkait Bakohumas. Dalam kesempatan itu, KPU sumut juga meminta laporan perkembangan Bakohumas di 33 Satker KPU di Sumut. 

Menurut Benget ini penting, mengingat kinerja kehumasan akan terkait juga dengan citra lembaga KPU, apa yang sedang dilakukan dan dikerjakan harus disebarluaskan ke publik.

"Bagi yang sudah ada terus berlaku profesional, disesuaikan dengan tujuan Bakohumas itu, bagi yang belum sempurna, segera dimaksimalkan. kita paham pasti ada keterbatasan SDM dan anggaran, namun yang ada sekarang harus dimaksimalkan," harap Benget.

Benget menekankan Bakohumas punya peran penting sebagai upaya penyambung informasi kepada publik terkait tugas-tugas KPU dalam menjalankan agenda demokrasi, baik pada saat pemilu dan pemilihan. 

"Perlu terus kita monitor dan evaluasi terkait kegiatan yang kita salurkan melalui media sosial dan website," sebutnya.

Di kesempatan itu juga masing-masing daerah turut melaporkan perkembangan di daerah masing-masing. Beberapa hal yang turut dibahas dalam rapat koordinasi itu terkait dengan perkembangan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan (DP3), perkembangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. "Sudah bagus itu bagi satker yang telah melakukan koordinasi dengan Pemko atau Pemkabnya, terkait program desa peduli pemilu," sebut Benget.