Komisi II DPR Ingatkan Pemerintah Agar Objektif Pilih Plt Kepala Daerah

Konsekuensi dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 akan membuat sejumlah daerah akan dipimpin oleh pelaksana tugas (plt) kepala daerah.

Hal ini terjadi karena kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada medio 2022-2023 akan menunggu pilkada serentak tersebut.

Data yang diperoleh menyebutkan, sedikitnya terdapat 272 kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatan pada kurun waktu tersebut sehingga dipastikan akan dipimpin oleh pelaksana tugas.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengingatkan, agar pemerintah pusat objektif dan transparan dalam memilih orang yang tepat sebagai Plt kepala daerah.

"Kita berharap pemerintah bisa objektif, bisa juga transparan, harus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder politik agar orang-orang yang ditempatkan itu benar-benar orang-orang yang netral," kata Doli Kurnia di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9).

Doli  mengingatkan, agar Plt yang dipilih bisa berdiri netral atau tidak memiliki keberpihakan pada satu kekuatan tertentu, apalagi kekuatan politik.

"Berbahaya kalau misalnya yang ditempatkan itu posisinya tidak netral dan kemudian berpihak pada suatu kekuatan politik tertentu," katanya.

Legislator Partai Golkar ini juga menekankan, Plt kepala daerah harus cakap dalam berkomunikasi. Pasalnya, mereka akan berhadapan dengan aktor politik dalam pembahasan kebijakan bersama DPRD.

"Kalau dia tidak pintar-pintar, mungkin dia belum terbiasa menghadapi suasana politik di DPR dan segala macam itu akan mempengaruhi pada keputusan yang penting dalan menjalankan roda pemerintahan itu," tandasnya.