Pernyataan Basuki Tjahaya Purnma alias Ahok yang disampaikan di luar mekanisme kewenangan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina di akun media sosial priadinya merupakan tindakan overlaping dan patut dicurigai memiliki agenda tersembunyi.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/12).
"Jika Ahok tidak setuju dengan kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham di Pertamina persero dan aksi korporasi tidak sesuai dengan keinginannya, maka daripada memberikan manfaat yang kontraproduktif dengan pemerintah, Ahok lebih baik “lempar handuk” dari Komut," ujar Satyo
Satyo menganggap, pernyataan Ahok melampaui kewenangan yang dimiliki. Sebagai seorang komisaris, semestinya Ahok juga bertindak layaknya "orang pemerintah" di Pertamina. Tidak malah mereduksi rencana yang sudah dibuat ke khalayak umum.
"Kemungkinan yang kedua adalah mungkin saja dia (Ahok) sedang mengincar posisi Menteri BUMN, sebab pernyataannya bertujuan mengubah kebijakan terkesan posisinya sebagai regulator bukan operator," pungkas Satyo.
© Copyright 2024, All Rights Reserved