Kisruh PKB Di Sumut, Samsul Bahri Pane : Inilah Resiko Jika Pengurus DPW PKB Tidak Paham Aturan Partai

Ketua DPC PKB Kota Binjai Samsul Bahri Pane bersama 8 DPC PKB di Sumatera Utara yang merupakan perwakilan 19 DPC PKB di Sumatera Utara mendatangi kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh Jakarta. 


Kedatangan 8 DPC PKB di Sumatera Utara untuk menyampaikan bukti pelanggaran kegiatan Pra Muscab dan Muscab DPC PKB di Sumatera Utara. "Kita tahu bahwa Mandataris Muktamar di Bali itu adalah Ketua Umum DPP PKB DR. Dra. H. A. Muhaimin Iskandar, MSi. Karena itu kita datang ke kantor DPP PKB ini untuk menyampaikan pernyataan terkait kegiatan Pra Muscab dan Muscab di DPC PKB di Sumatera Utara oleh DPW PKB Sumatera Utara," kata Samsul kepada Kantor Berita RMOLSumut saat dihubungi melalui sambungan telepon salulernya di Kantor DPP PKB di Jakarta, Sabtu (15/1/2022).

Sebelumnya 19 DPC PKB di Sumatera Utara telah beraudiensi ke Kantor DPW PKB Sumatera Utara (13/12/2021) lalu dan diterima Sekretaris, Bendahara dan unsur Wakil Ketua DPW PKB Sumatera Utara. 

Pada kegiatan audensi itu, ketua-ketua DPC PKB di Sumatera Utara menyampaikan pernyataan protes kepada pengurus DPW PKB Sumatera Utara yang melakukan kegiatan pra Muscab tanpa konsolidasi terlebih dahulu dengan pengurus DPC PKB di Sumatera Utara. Pengurus DPW PKB Sumatera Utara disinyalir melakukan politik transaksional, politik pecah belah dikalangan kader DPC PKB di Sumatera Utara. 

Seperti di Kota Binjai DPW PKB Sumatera Utara belum pra Muscab tetapi ada oknum partai tertentu mengaku menerima mandat untuk menyusun struktur DPC PKB Kota Binjai. 

Meski tidak menunjukkan mandat yang katanya diberikan sekretaris DPW PKB Sumatera Utara Sdr Ir. Loso itu, dia menyebut saya mantan ketua DPC PKB Kota Binjai dan mendatangi pengurus PAC untuk meminta dukungan karena telah dibentuknya kepengurusan DPAC SE Kota Binjai.

Di DPC PKB Kabupaten/Kota lainnya seperti Palas, Tapsel, Deliserdang, Asahan, Ex. Nias dan lainnya juga telah dilakukan pra Muscab tanpa keterlibatan DPC PKB Kab/Kota defenitif yang SK-nya belum berakhir.

"Alhamdulillah, DPC PKB ketika di kantor DPP PKB bertemu dengan sekretaris Umum DPP PKB Hasanuddin Wahid.  Kepada beliau, ketua-ketua DPC PKB  menjelaskan secara umum kondisi konsolidasi PKB di Sumut," jelas Samsul 

Sekretaris Umum DPP PKB menanggapi berbagai pernyataan ketua-ketua DPC bahwa Tidak pernah ada mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk apapun terkait kegiatan Pra Muscab yang dilakukan DPW PKB Sumatera Utara.

"Sekretaris Umum DPP PKB akan mentabulasi keterangan ketua-ketua DPC PKB di Sumatera Utara sebagai laporan kepada Ketua Umum," ungkap Samsul.

Terkait kegiatan DPW PKB melakukan Pra Muscab dan Muscab PKB di Sumatera Utara. Samsul menjelaskan, kegiatan Pra Muscab dan Muscab DPC PKB itu telah diatur di AD/ART dan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan Struktur Dewan Pengurus Partai. 

Tetapi kata Samsul, peraturan itu dikesampingkan oleh DPW PKB Sumatera Utara, cenderung beberapa oknum yang mengatasnamakan pengurus DPW PKB Sumut lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan bahkan disebut-sebut hampir semua kegiatan Pra Muscab DPC PKB di Sumatera Utara bernuansa politik transaksional. 

"Kita tidak yakin kegiatan Pra Muscab dan Muscab DPC PKB di Sumatera Utara atas intruksi DPP PKB karena DPP PKB telah mengeluarkan PP nomor 1 tahun 2019," imbuh Samsul.

Diberbagai diskusi lewat Whatapp pengurus DPW PKB Sumatera Utara salah memahami maksud Penataan Struktur Dewan Pengurus Partai sebagaimana PP Nomor 1 Tahun 2019.

Pengurus wilayah tidak bisa membedakan Pasal 1 Ayat 2, 3 dan 4. Padahal ada perbedaan antara Pergantian diatur di ART, sementara perubahan diatur lewat pengajuan DPC PKB kepada DPP tentang perubahan kepengurusan DPC terkecuali Ketua Dewan Tanfizd. Bagi kepengurusan DPC PKB yang sudah berakhir masa baktinya dilakukan Muscab tapi DPC PKB yang belum berakhir masa baktinya dilakukan perubahan kepengurusan kecuali Ketua Dewan Tanfizd. 

"Inilah resiko jika pengurus DPW PKB tidak memahami peraturan partai. Penataan itu bukan memecah belah, dan bukan pula dimanfaatkan politik transaksional," katanya sembari mengingatkan yang namanya pengurus bukan malah diurus.