Kampanye Ganjar-Mahfud di Samosir, Rapidin Simbolon Ajak Warga Cerdas Memilih

Kampanye akbar pasangan calon presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD dihadiri ribuan warga di Lapangan Samosir, Kabupaten Samosir, Rabu (31/1/2024).

Kampanye ini dihadiri pimpinan partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 03 tersebut dan Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Sumatera Utara, Paul Baja M Siahaan yang diwakili Wakil Ketua TPD Ganjar-Mahfud Sumut, Ramses Simbolon.

Ketua DPD PDI Perjuangan yang didaulat berorasi mewakili para pimpinan koalisi partai politik pengusung meminta agar masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan. Cerdas yang dimaksudnya yakni dengan melihat dengan logika berbagai program yang disampaikan oleh para calon presiden.

“Kita semua harus melihat program siapa yang masuk akal dan program siapa yang hanya berisi kebohongan untuk meraup simpati masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Rapidin mengkritik program-program yang menurutnya tidak masuk akal pasangan capres nomor urut 1 dan 2. Menurutnya beberapa program yang disampaikan seperti memberikan gaji Tp 6 juta kepada ibu hamil oleh capres nomor urut 1 dan program menggratiskan BBM merupakan hal yang tidak masuk akal. Sebab, hingga saat ini subsidi BBM saja masih mencapai ribuan triliun dan membebani keuangan negara.

Program lain yang tidak masuk akal menurutnya yakni terkait program gratis makan siang dan susu gratis bagi seluruh masyarakat yang digaungkan pasangan capres nomor 02. Menurutnya ini juga tidak masuk akal, sebab hal itu akan membebani keuangan negara yang disebut akan memakan anggara sekitar Rp 450 triliun.

“Jika dibuat program makan gratis maka itu akan memicu potensi korupsi baru,” ujarnya.

Pada sisi lain kata Rapidin, Pemilu 2024 menjadi pertaruhan bagi masa depan masyarakat itu sendiri. Ia berharap, masyarakat memberikan pilihan kepada presiden yang memberikan program masuk akal.

“Pak Ganjar-Mahfud membuat program baru untuk mengatasi berbagai kesalahan sasaran berbagai bantuan sosial selama ini. Ada Kartu Sakti yaitu satu KTP yang didalamnya akan berisi seluruh data penduduk mulai pekerjaannya, identitasnya sehingga tidak bisa orang yang mapan mendapatkan bantuan-bantuan tersebut,” pungkasnya.