Jalanan Masih Macet, Pimpinan Komisi II DPR Desak Pemerintah Sweeping Perkantoran

 Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam rangka penekanan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia yang berlangsung sejak 3 Juli 2021 masih belum efektif.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang pun mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan sweeping ke perkantoran untuk menelusuri kemungkinan perusahaan non esensial memaksa karyawan bekerja dari kantor.

"PPKM Darurat belum berjalan efektif sesuai tujuan dari PPKM itu sendiri. Untuk itu, pemerintah harus melakukan sweeping ke setiap perkantoran sesuai aturan dan memberikan sanksi," ujar Junimart Girsang kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/7).

Terjadinya penumpukan di sejumlah ruas jalan juga disinyalir sosialisasi PPKM Darurat tidak sampai ke masyarakat.

"Terbukti hari ini dari jam 8 pagi, mobil menumpuk di jalan tol kota sampai jam 1 siang. Padahal pemerintah sudah mencanangkan WFH 80-100 persen. Darimana dan mau kemana mereka semua?" kritiknya.

Agar kondisi tersebut tidak kembali terulang dan PPKM Darurat maupun PPKM Mikro bisa berjalan efektif, Junimart mendesak para kepala daerah hingga lurah atau kepala desa terjun langsung ke lapangan, melakukan penertiban di tengah-tengah masyarakat.

"Demikian juga para kepala daerah harus turun ke lapangan melakukan pengecekan kepatuhan masyarakatnya, melarang kerumunan dan wajib prokes yang dijalankan,” tutupnya.